Di Jakarta Barat, Ada Guru yang "Nol" Jam Mengajar

JAKARTA,KOMPAS.com – Di tengah keluhan daerah soal kekurangan guru, di wilayah administrasi Jakarta Barat, justru banyak guru yang kekurangan jam mengajar. Bahkan, di sebuah sekolah induk di kawasan itu, ada pengajar berstatus guru pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki jam kerja nol.

“Banyak guru PNS yang jam kerjanya kurang dari ketentuan 24 jam dalam seminggu. Bahkan ada yang nol jam. Data sementara ada 9 guru yang jam mnegjarnya nol. Menurut saya, yang nol jam itu karena gurunya kurang kreatif,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat, Delly Indirayati, di kantornya, Jumat (31/8/2012).

Delly mengungkapkan, selama ini, guru yang memiliki jam mengajar nol dialihkerjakan untuk menjaga perpustakaan atau menjadi guru bimbingan konseling yang sama sekali tidak mengajar. Meski demikian, Delly mengakui bahwa setiap guru harusnya tetap memiliki kewajiban untuk mengajar di depan kelas.

“Yang namanya seorang guru itu harus ada jam mengajarnya, jangan hanya pasif,” katanya.

Sejak diberlakukannya surat keputusan bersama (SKB) lima kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai pengaturan jam-mengajar, lanjut Delly, menyebabkan adanya perebutan jam mengajar di antara guru di sejumlah sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa guru yang tidak kebagian jam mengajar.

“Tetapi nanti, guru tersebut akan dilakukan pemetaan lagi, mereka bisa mengisi sekolah lain yang jam mengajarnya belum terpenuhi. Ini bukan kekurangan guru, hanya pengaturan jam mengajarnya sja yang belum optimal. Guru tersebut tetap harus mengajar sesuai komeptensinya,” tambahnya.

Saat ini, lanjutnya, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakbar, tengah melakukan pendataan guru di tingkat pendidikan dasar. Delly tak menutup kemungkinan potensi ditemukannya lagi beberapa guru yang tidak kebagian jam mengajar.

“Data masih dalam koordinasi antara sekolah dengan pengawas. Di Jakarta Barat, Saya punya kebijakan pengawas data guru di tingkat SD dan SMP di delapan kecamatan. Masing-masing berkompetisi untuk percepatan data. Sejauh ini baru dua kecamatan Kembangan dan Kalideres, yang datanya baru diterima per 31 Agustus ini,” tuturnya.

Delly juga sempat mengeluhkan bahwa pendataan guru di wilayahnya berjalan lambat karena kelalaian sejumlah suku dinas yang menunda-nunda pekerjaan dalam pendataan ini.