Tiga Solusi untuk Korban Kebakaran Versi Foke

JAKARTA, KOMPAS.com - Para korban kebakaran di Jakarta dipastikan kehilangan tempat tinggalnya. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku, saat ini Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta memiliki tiga opsi untuk para korban kebakaran yang telah kehilangan rumahnya. Salah satunya adalah pembangunan rumah susun.

"Jika lokasi kebakaran tersebut berada di tanah negara dan peruntukannya memungkinkan untuk pembangunan rumah susun. Salah satu contohnya adalah Rumah Susun (Rusun) Bendungan Hilir. Rusun itu merupakan bekas kebakaran," kata pria yang akrab disapa Foke saat berkunjung ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, Jumat (24/8/2012).

Selama pembangunan rusun berlangsung, lanjut Foke, para korban akan dikontrakkan rumah yang berada tidak jauh dari lokasi rumahnya.

Selanjutnya, opsi kedua, Pemprov DKI bekerja sama dengan pihak ketiga membangun kembali rumah para korban, yang memang memiliki tanah yang rumahnya terbakar.

"Bisa dikatakan hal ini seperti bedah rumah. Hal ini pernah dilakukan di kawasan Lau Tze Jakarta Pusat," terang Foke.

Opsi terakhir adalah mempersilakan warga untuk kembali membangun rumah di lokasi kebakaran.

Sementara Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Novizal mengatakan, pembangunan rusun tidak mudah dilaksanakan karena pembebasan lahan butuh persetujuan dari warga.

"Kalau lahannya dalam sengketa dan masih status quo di pengadilan, Pemerintah DKI tidak bisa berbuat banyak," ujar Novizal.

Ia menjelaskan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan, ada satu hal yang baru yaitu setiap pembebasan lahan harus melalui konsultasi publik yang berarti butuh persetujuan warga yang bertempat tinggal di lokasi kumuh dan rawan kebakaran.

Langkah yang sudah dilakukan pihaknya adalah berkoordinasi dengan Sudin dan Camat di kawasan pemukiman untuk melakukan penjajakan kepada masyarakat untuk bersedia lokasinya dibangun rusun.

"Pemerintah akan mengganti biaya pembebasan lahan atau kepemilikan pribadi rumah susun oleh warga sebagai pengganti dari lahannya tersebut," terang Novizal.

Ia berharap, seluruh warga kawasan kumuh yang rawan kebakaran dapat berperan aktif dan berkoordinasi dengan birokrasi yang terdekat untuk menyatakan persetujuan pembangunan rusun.

Untuk sementara, tutur Novrizal, solusi lain yang sedang dijajaki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan melaksanakan program bedah rumah yang melibatkan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan swasta.