Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Terima Surat Soal Kasus Rohingya

Kompas.com - 06/08/2012, 16:56 WIB
Tjahja Gunawan Diredja

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com---Surat Ketua DPR-RI Marzuki Alie kepada Ketua Parlemen Myanmar yang mempertanyakan kasus kekerasan berdarah dan pengusiran etnis Rohingya akhirnya berbalas. Hal ini terungkap dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2012).
“Respon mereka terhadap surat kita cukup baik, dalam surat balasannya Ketua Parlemen Myanmar menjelaskan kasus etnis Rohingya bukan kebijakan resmi negara mereka. Jadi itu karena insiden,” papar Marzuki sebagaimana dikutip dalam situs www.dpr.go.id.
Dalam surat itu Ketua Parlemen Myanmar menjelaskan, kasus kekerasan berdarah bermula adanya kasus perkosaan, perampokan dan pembunuhan terhadap seorang ibu muda penduduk daerah setempat yang dilakukan empat pemuda etnis muslim Rohingya.

Kasus ini menimbulkan kemarahan sehingga memicu konflik. Terjadi pembakaran mesjid dan dibalas pembakaran kuil umat Budha.
“Ketua Parlemen Myanmar juga mengaku tidak ada diskriminasi, apalagi pemusnahan etnis atau genosida. Nah, kenapa berita di media berbeda tentu perlu diklarifikasi. Kita sebaiknya menyerahkan hal ini kepada badan independen yang dibentuk PBB,” ujar Marzuki Alie. 
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim kita tentu prihatin tehadap apa yang menimpa etnis muslim Rohingya. Tetapi tidak mungkin kita mengirim relawan dan mencampuri konflik internal negara lain.

Perjuangan yang paling tepat saat ini adalah melalui forum internasional. Marzuki yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Organisasi Parlemen anggota OKI (PUIC) telah meminta Sekjen PUIC berkirim surat kepada 51 negara anggota.

Organisasi ini, menurutnya, dapat bersikap sesuai resolusi nomor 111 yang telah disepakati pada Sidang Umum di Palembang beberapa waktu lalu.
DPR melalui Komisi I yang membidangi urusan luar negeri diharapkan dapat merespon masalah ini setelah masa reses selesai.

“Itu kewajiban kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak azasi manusia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim kita juga wajib mempromosikan hidup yang mengedepankan perdamaian,” demikian Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Nasional
    Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

    Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

    Nasional
    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Nasional
    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Nasional
    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Nasional
    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com