Perbatasan Perairan Jadi Fokus Operasi Gurita Ke-25

SURABAYA, KOMPAS.com — Operasi Gurita ke-25 yang akan digelar Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) tahun ini diminta fokus di wilayah perairan perbatasan yang rawan konflik. Hal itu menyusul Indonesia masih banyak terlibat masalah dengan negara-negara tetangga tentang batas wilayah laut, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif yang belum terselesaikan.

Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Muda TNI Bambang Suwanto mencontohkan, dengan Malaysia, Indonesia masih memiliki daerah batas maritim yang belum disepakati atau unresolved maritime boundary areas. "Berdasarkan kesepakatan Indonesia-Malaysia, di kawasan itu harus steril dari aktivitas apa pun untuk menghindari konflik," katanya, Rabu (25/7/2012).

Petugas keamanan laut, kata Bambang, harus menghalau kapal nelayan dari kawasan itu. Jika terdeteksi melakukan kejahatan, kapal nelayan harus diproses secara hukum di negara masing-masing. "Dalam hal ini, petugas harus bertindak sesuai prosedur yang disekapati kedua negara dalam Common Guidelines yang disepakati 24 Mei lalu di Batam," ujarnya.

Selain menggelar Operasi Gurita ke-25, tahun ini Bakorkamla juga menggelar Operasi Bersama Sepanjang Tahun (OBST) periode kelima dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti TNI AL, TNI AU, Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan BPH Migas.

Kedua operasi yang digelar rutin itu selain fokus pada aktivitas perairan di kawasan perbatasan, juga fokus pada beberapa tindak kejahatan di perairan, seperti pencemaran laut, aksi perompakan, pembajakan, serta penyelundupan manusia maupun barang dengan modus yang beragam.