Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Suharno mengatakan, kebijakan pemerintah mengimpor beras di tengah produksi gabah petani yang melimpah sangat melukai petani.
Ketua KTNA Sulawesi Selatan Rahman Daeng Tayang berpendapat, pemerintah semestinya memberikan tambahan kuota ekspor beras premium bagi Sulawesi Selatan ketimbang membuka keran impor.
Sementara itu Ketua Forum Perkumpulan Petani Pengguna Air Sistem Irigasi Waduk Kedung Ombo di Kudus, Jawa Tengah, Kaspono mengatakan, para petani di kawasan surplus beras, terutama di Jawa Tengah bagian timur, tidak memerlukan beras impor.
Anggota Dewan Pembina Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Tegal Toto Subandriyo mengatakan, munculnya rencana impor beras memperlihatkan bentuk penyakit rabun yang diderita para penentu kebijakan pangan.
Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Abas mengatakan, kebijakan itu akan membuat petani semakin sengsara.
Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menampik anggapan bahwa pemerintah mengimpor beras. Pemerintah tengah berupaya menaikkan stok beras dari 1,5 juta ton menjadi 2 juta ton setiap saat.
Untuk itu, pemerintah memerintahkan Bulog membeli beras petani sebanyak mungkin.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo menegaskan, sampai saat ini belum ada keputusan untuk mengimpor beras. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan juga belum menerbitkan izin impor untuk beras. ”Belum ada keputusan untuk impor,” katanya.(OIN/ENY/NIT/NIK/ETA/HEN/EKI/WIE/MKN/AHA/RIZ)