Kompas.com - 17/07/2012, 05:40 WIB
EditorBenny N Joewono

AMBON, KOMPAS.com — Tim ahli tata ruang dari Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melakukan survei lokasi ibu kota Provinsi Maluku yang baru di Pulau Seram. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Said Assagaff.

"Surveinya dipresentasikan tadi (Senin pagi), selanjutnya dikaji untuk merekomendasikan lokasi mana di Pulau Seram layak untuk penyiapan ibu kota Provinsi Maluku yang baru," katanya di Ambon, Senin (16/7/2012).

Kajian tim ITB ini dilakukan karena Pemerintah Provinsi Maluku (Pemprov Maluku) dengan mempertimbangkan daya dukung wilayah Kota Ambon seluas 377 kilometer persegi tidak mampu lagi menampung berbagai aktivitas.

Terlebih lagi, tingkat kepadatan penduduk Kota Ambon saat ini lebih dari 2.000 jiwa per kilometer persegi, sedangkan di Pulau Seram hanya 20-22 jiwa per kilometer persegi.

"Jadi untuk memakamkan orang meninggal saja di Ambon saat ini cenderung sulit, belum lagi ancaman kemacetan lalu lintas, longsor dan banjir, kesulitan air bersih, dan sampah berserakan," ujar Wakil Gubernur (Wagub).

Dia menyatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih (JMP) melintasi Teluk Dalam Ambon juga tidak menjawab keterbatasan daya dukung wilayah Kota Ambon.

"Saya prakirakan bila rampung, yang ditargetkan pada 2014, maka kemungkinan hanya bisa menjawab berbagai masalah berkaitan dengan tata ruang hanya untuk 10 tahun ke depan," tandasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, sudah saatnya melakukan terobosan untuk penyiapan ibu kota Provinsi Maluku yang baru di Pulau Seram. "Ambon kita programkan menjadi kota pendidikan maupun perdagangan," ujarnya.

Dia menyatakan, Pemprov Maluku memiliki areal seluas 110 hektar di sekitar Desa Makariki dan telah dipagar sejak beberapa tahun lalu sehingga tidak mungkin diserobot oknum-oknum tertentu karena bersertifikat.

"Jadi sekiranya hasil survei tim ahli dari ITB merekomendasikan di lokasi tersebut, maka tinggal penyiapan pembangunan sarana maupun prasarana, baik umum maupun sosial, termasuk permukiman untuk PNS, tidak lagi menjadi masalah," kata Wagub.

Wacana menjadikan Masohi sebagai ibu kota Provinsi Maluku kali pertama dicetuskan oleh Presiden Soekarno, saat meletakkan batu pertama pembangunan Kota Masohi sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tengah pada 3 November 1957.

Presiden ke-4 RI, Megawati Soekarnoputeri, sempat mempertanyakan rencana pemindahan ibu kota Provinsi Maluku tersebut saat berkunjung ke provinsi tersebut pada Maret 2010.

"Saya belum tahu, kapan realisasi pemindahan ibu kota Provinsi Maluku ke Maluku Tengah. Ini merupakan amanat Bung Karno karena Ambon suatu saat akan penuh sesak. Maka Bung Karno pada waktu itu mengatakan kalau memilih ibu kota Provinsi Maluku, pilihlah Masohi," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.