Jelang Pilkada Jateng, Rawan Korupsi

SEMARANG, KOMPAS.com -- Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Tengah tahun 2013, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng dan The Jateng Institute mensinyalir modus dan potensi korupsi akan marak terjadi. Selain bantuan sosial, investasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dinilai rawan korupsi.

Menyikapi kondisi tersebut, KP2KKN Jateng dan The Jateng Institute mendesak DPRD Jateng agar lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran terhadap penggunaan APBD Jateng. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diharapkan mengaudit investigasi atas temuan-temuan yang berpotensi korupsi, terutama bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan investasi Bank Jateng.

Dalam keterangan pers Senin (16/7/2012), Eko Haryanto (KP2KKN) dan Sukarman (The Jateng Institute) menyampaikan data Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Trend Korupsi di Indonesia 2011, yang menyebutkan Provinsi Jateng menduduki peringkat kelima sebagai daerah terbesar korupsinya. Angka korupsi mencapai Rp 127,5 miliar.

Selain ICW, menurut Eko, dari audit BPK atas laporan APBD tahun 2011 juga ditemukan beberapa potensi korupsi anggaran yang cukup mencengangkan. "Sampai Mei 2012 BPK telah mengaudit laporan keuangan Pemprov Jateng tahun 2011. Dari hasil audit BPK ditemukan enam potensi korupsi di Jateng yang nilainya ratusan miliar rupiah," katanya.

Dari enam temuan tersebut anggaran daerah yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 936.236.838.755. Oleh karena itu KP2KKN Jateng dan The Jateng Institute mendesak agar BPK memberi rekomendasi kepada KPK terkait potensi kerugian negara di Jateng.