"No Free Lunch", Bantuan Pengusaha untuk Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Kepolisian yang menerima bantuan dana dari para pengusaha dinilai selain akan merusak sistem administrasi keuangan negara, juga akan merusak wibawa dan menganggu independensi Polri dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2012).

Basarah dimintai tanggapan sikap Kepolisian yang menerima bantuan dari dua pengusaha di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam pembangunan Polsekta Tamalate, Makassar.

Pengusaha Ricky Tandiawan mewakafkan tanahnya seluas 1.411 meter persegi dan Hj Najmiah Muin mendirikan bangunan Polsekta senilai Rp 1,8 miliar. Pembangunan itu telah rampung.

Basarah mengatakan, sikap Kepolisian yang menerima bantuan dari pengusaha bukan hal baru. Sejak zaman orde baru, kata dia, sudah banyak pengusaha yang melakukan investasi secara material, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang ke jajaran Kepolisian.

Menurut Basarah, hubungan pengusaha dengan petugas terjadi di semua level mulai dari tingkat Kepala Polsek sampai Kepala Polri. Hubungan itu sudah terjalin sejak pejabat Polri itu masih berpangkat rendah atau ketika sudah menjadi perwira.

"Apa yang dilakukan dua pengusaha itu adalah salah satu bentuk hubungan yang terbangun antara pejabat-pejabat Polri dan pengusaha itu. Hanya saja bantuan mereka berdua bersifat terbuka dan ditujukan untuk kepentingan institusi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu.

Dikatakan Basarah, penerimaan bantuan itu memang tidak salah. Namun, seharusnya sumber pembangunan seluruh fasilitas Polri menggunakan alokasi anggaran APBN. Kewibawaan Polri menjadi pertaruhan ketika pembangunan tidak menggunakan uang negara.

"Bantuan pengusaha yang bersifat personal maupun institusional, keduanya tetap bersifat mengikat secara psikologis dan politis. Kata orang pebisnis no free lunch," katanya.

"Hal itu dapat kita amati dari perilaku pejabat-pejabat Polri yang sudah pernah terikat hutang budi dengan pengusaha-pengusaha. Ketika pengusaha itu tersangkut masalah hukum, maka Polri tidak bisa lagi independen mengusutnya," kata Basarah.

Oleh karena itu, Basarah berharap agar Kapolri segera menertibkan jajarannya untuk menolak bantuan apapun dari masyarakat, terutama dari pengusaha.

Seperti diberitakan, kedua pengusaha itu mengungkapkan keiklasan menyumbang tanpa ada imbalan dari kepolisian. Selama ini, Polsekta Tamalate belum mempunyai markas tetap dan sering berpindah-pidah tempat.