Sekber Keistimewaan: Terima Kasih, Pemerintah Tidak "Amnesia"

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Relawan Sekretariat Bersama Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik perubahan sikap pemerintah, yang akhirnya menyepakati penetapan Sultan Hamengkubuwonoo dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sikap kompromi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak "amnesia" terhadap asal-usul dan sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta).                

Demikian diungkapkan Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan DI Yogyakarta Widihasto Wasana Putra, Rabu (4/7/2012) di Yogyakarta. "Terima kasih, pemerintah rupanya tidak 'amnesia'. Inilah yang selama ini diharapkan masyarakat Yogyakarta," ucapnya.                

Widihasto berharap penghargaan terhadap asal-usul dan sejarah ini tidak hanya bagi masyarakat Yogyakarta, tetapi juga bangsa Indonesia pada umumnya. Perjuangan penetapan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DI Yogyakarta yang selama ini terkatung-katung hanyalah salah satu contoh persoalan kurangnya penghargaan terhadap sejarah.               

Anggota Tim Asistensi, Achiel Suyanto, mengatakan, Tim Asistensi RUU DI Yogyakarta sepakat dengan pemerintah terkait jabatan gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam yang bertakhta akan ditetapkan setiap lima tahun oleh DPRD DI Yogyakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.