Setiap Dusun Peroleh Dana APBD

SUKADANA, KOMPAS - Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, membuat terobosan pembangunan dengan mengalokasikan dana antara Rp 10 juta dan Rp 50 juta untuk setiap dusun per tahun. Anggaran itu dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur sesuai usulan masyarakat dusun.

Dana diberikan berdasarkan parameter kebutuhan dan kondisi dusun sehingga besarnya tidak sama untuk setiap dusun. Total dana pembangunan dusun yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kayong Utara tahun 2012 mencapai Rp 5,3 miliar untuk sekitar 168 dusun.

Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, Minggu (1/7), mengatakan, dana itu di luar alokasi anggaran dana desa (ADD), yakni untuk pembangunan Rp 11 miliar dan belanja aparatur Rp 2 miliar. ”Anggaran dusun itu kami alokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memeratakan anggaran hingga ke setiap dusun,” ujar Hildi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kayong Utara Rusnawis mengungkapkan, anggaran untuk dusun itu makin penting karena jumlah dusun terus bertambah dengan dilakukannya pemekaran.

Saat dimekarkan menjadi kabupaten dari Kabupaten Ketapang pada tahun 2007, Kayong Utara terdiri dari 5 kecamatan, 43 desa, dan 139 dusun. Tahun 2009, masih dengan 5 kecamatan dan 6 desa, jumlah dusun bertambah menjadi 162 dusun. Tahun 2012, jumlah kecamatan bertambah menjadi 6 kecamatan, dengan 43 desa, tetapi jumlah dusun bertambah menjadi 168 dusun.

Jalan

Mahmud (40), warga Sukadana, mengungkapkan, warga menginginkan jalan yang mudah dilalui untuk mengangkut hasil kebun. Infrastruktur dasar, seperti jalan, saluran irigasi, penampungan air bersih, terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman, memang masih perlu terus dibenahi.

Menurut Hildi, sebagian besar dusun mengusulkan ketiga infrastruktur itu. ”Ada juga dusun yang mengusulkan pembangunan pos pelayanan terpadu supaya pelayanan kesehatan bisa meningkat. Pada prinsipnya, berdasarkan musyawarah masyarakat dusun, dana itu bisa digunakan,” kata Hildi.

Sementara itu, sejumlah proyek besar yang merugikan lingkungan terus mengancam Kalimantan Timur. Demi tujuan menggencarkan perekonomian semata, pemerintah-pemerintah daerah di Kaltim tidak punya kekuatan menolak tawaran investasi, meski sudah paham dampaknya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim Isal Wardhana, Minggu (1/7), menyatakan, tipikal pemerintah- pemerintah daerah di Kaltim mengandalkan kekayaan sumber daya alam (SDA). Dulu, hasil hutan dihabiskan, lalu tambang, dan sekarang gencar pembangunan infrastruktur. Namun, banyak proyek yang sebenarnya tidak perlu,” papar Isal. (AHA/PRA)