Naiknya Dana Iklan Pemprov DKI Mencurigakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peningkatan alokasi dana untuk beberapa sektor dalam APBD Pemprov DKI Jakarta tahun 2012 dicurigai dan dikhawatirkan digunakan untuk pemenangan Gubernur DKI Jakarta incumbent, yakni Fauzi Bowo dengan pasangannya, Nacrowi Ramli, dalam Pilkada DKI Jakarta. Kecurigaan itu disampaikan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di Jakarta, Minggu (24/6/2012).

Hadir koordinator investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi dan peneliti Fitra lainnya. Uchok mengatakan, alokasi dana untuk iklan meningkat signifikan dari Rp 7,5 miliar di 2011 menjadi Rp 28 miliar pada 2012 ini.

Dana itu, kata Uchok, dicurigai digunakan untuk kampanye incumbent. Peningkatan lain, lanjut Uchok, adalah dana untuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dari sebesar Rp 3 miliar di 2011 menjadi Rp 5,2 miliar di tahun 2012 .

"Dana Kopri ini bisa digunakan para pegawai negeri sipil bergerak atas nama Korpri untuk mendukung calon tertentu," kata dia.

Selanjutnya, tambah Uchok, yakni dana untuk gubernur dari sebesar Rp 6,8 miliar di 2011 menjadi Rp 8,6 miliar di tahun 2012. Dana itu, ucapnya, bisa digunakan incumbent untuk keliling wilayah mengkampanyekan diri.

Uchok mengungkapkan, alokasi dana paling rawan digunakan untuk kepentingan incumbent adalah dana hibah. Tahun lalu dana hibah sebesar Rp 706 miliar. Angka itu, kata dia, kemudian melonjak menjadi Rp 1,3 triliun di 2012 ini.

Menurut dia, alokasi dana itu rentan disalahgunakan lantaran tidak jelas akan dialokasikan ke yayasan mana saja dana tersebut. Hal itu terlihat dalam Perda APBD 2012 atau penjabarannya.

"Seharusnya nama yayasan dan alamatnya dicantumkan dalam Perda APBD atau penjabarannya. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bansos. Tapi, di Perda atau penjabarannya tidak ada. Jadi, tidak jelas dana hibah itu digunakan untuk apa," ucap Uchok.