Jakarta, Kompas
Pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, serta pemangku kepentingan lain harus proaktif mengidentifikasi dan mengatasi masalah untuk meningkatkan akses kerja layak demi mengatasi kemiskinan.
Organisasi Buruh Internasional (ILO), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang aktif mempromosikan standar kerja layak, bersama Uni Eropa meluncurkan Profil Pekerjaan yang Layak untuk Indonesia, di Jakarta, Rabu (23/5).
Direktur ILO Indonesia dan Timor Leste Peter van Rooij mengatakan, pemerintah bisa memastikan rakyat Indonesia memiliki akses terhadap pekerjaan produktif dengan pendapatan yang adil, jaminan terus bekerja, perlindungan sosial, dan dialog tripartit. Pemenuhan aspek ini membuat pekerja bebas berpartisipasi dalam keputusan manajemen yang memengaruhi kehidupan mereka.
Penyusunan profil ini mengungkap sejumlah fakta yang mencerminkan penurunan daya tawar pekerja. Di antaranya, sebagian besar orang bekerja dengan upah dan jaminan kelangsungan kerja yang rendah.
Secara terpisah, saat membuka Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Bekasi, Jawa Barat, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemerintah juga meminta pengusaha yang mampu dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja.
Muhaimin mengulas bagaimana serikat pekerja terus bertambah sehingga persaingan menarik simpati anggota kian ketat. Pengurus serikat pekerja harus mampu menunjukkan kompetensi dalam mendampingi anggota dan membangun komunikasi bipartit yang harmonis.