Dana Hibah dan Bansos Rawan Dikorupsi untuk Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyampaikan beberapa temuan gejala korupsi Pilkada DKI Jakarta yang sudah mulai terjadi, salah satunya adalah melalui dana hibah dan bantuan sosial.

Dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor LBH Jakarta, Selasa (22/5/2012), Direktur LBH Jakarta, Nur Kholid menyampaikan bahwa ada potensi penyalahgunaan anggaran publik untuk kepentingan kampanye. "Beberapa kandidat khususnya incumbent mendapatkan keuntungan dalam berpotensi menggunakan dana publik untuk kepentingan kampanye DKI Jakarta," kata Nur Kholid.

Nur Kholid juga menyampaikan bahwa disinyalir alokasi dana hibah yang melonjak tajam dari tahun sebelumnya adalah dana taktis untuk pemenangan incumbent dalam Pilkada DKI.

Dari data yang diolah oleh ICW dan LBH Jakarta, berdasarkan APBD DKI Jakarta 2010-2012 dan keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 terdapat tren lonjakan dana hibah yang mencapai Rp 500 miliar. "Pada tahun 2010 dana hibah mencapai Rp 400 miliar, tahun 2011 mencapai Rp 800 miliar, sedangkan tahun 2012 mencapai Rp 1,3 triliun," papar Nur Kholid.

"Meskipun belum verifikasi secara keseluruhan, ada banyak modus untuk melakukan dana hibah," sambung Nur.

Menurut Nur Kholid, dari pengalaman pilkada di beberapa daerah, terdapat modus korupsi dalam alokasi dana hibah untuk pemenangan pilkada. Diantaranya adalah lembaga penerima fiktif, lembaga penerima alamatnya sama, serta aliran dana hibah ke lembaga yang dipimpin oleh keluarga dan kroni gubernur. Selain itu, modus lain yang bisa digunakan adalah dana hibah disunat serta sebagian besar penerima bantuan sosial tidak jelas.

"Dalam hal ini, kami mempertanyakan alokasi dan perencanaan dan akuntabilitas dana hibah oleh pemerintah provinsi," kata Nur Kholid.

Selain itu, Nur Kholid juga menyampaikan bahwa ICW bersama LBH Jakarta merekomendasikan agar distribusi dana hibah dan bantuan sosial DKI Jakarta tahun 2012 dihentikan selama masa tahapan pilkada hingga berakhir.

Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta akan digelar pada 11 Juni 2012. Dalam pemilihan kali ini, enam kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah siap bertarung untuk memperebutkan kekuasaan tertinggi di DKI Jakarta periode 2012-2017 nanti.