Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentrok di Ambon Tidak Ganggu Pelaksanaan MTQ

Kompas.com - 15/05/2012, 21:38 WIB
Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty

Penulis

AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, menyatakan korban antarwarga yang terjadi Selasa (15/5/2012) pagi tadi tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan MTQ XXIV tingkat nasional di Kota Ambon pada awal Juni.

Pernyataan Gubernur tersebut disampaikan kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Maluku, usai melkukan rapat koordinasi dengan Muspida Maluku dan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat.

"Oh tidak, bentrokan itu sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanan MTQ di Kota Ambon Juni mendatang," kata Karel.

Ia menyatakan, pihaknya telah menerima surat resmi dari Menteri Agama, Suryadharma Ali kalau pembukaan MTQ tingkat nasional di Kota Ambon akan digelar pada 8 Juni mendatang.

Menurutnya, warga tidak perlu terprovokasi dengan berbagai isu menyesatkan karena saat ini kondisi keamanan Kota Ambon pascabentrokan sudah mulai kondusif.

Ia mengungkapkan, kondisi Kota Ambon yang mulai kondusif menandakan warga Kota Ambon sudah punya kesadaran yang tinggi.

"Sudah sangat bagus, jadi saya harapkan warga tetap menjaga lingkungannya masing-masing tanpa harus terprovokasi," ajaknya.

Sementara Wakil Gubernur Maluku yang juga Ketua Panitia Daerah pelaksanan MTQ nasional, Said Assagaf menegaskan pelaksanaan MTQ di Kota Ambon harus berjalan aman dan tertib.

Ia meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri agar dapat menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja bermain di area bentrokan.

"Saya tidak ingin menerima konsekuensi terburuk apapun. MTQ harus berjalan sukses, makanya saya minta aparat keamanan dapat bertindak tegas," kata Assagaf.

Ia mengungkapkan pelaksanaan MTQ di Kota Ambon merupakan hajatan dan kebanggaan semua umat beragam yang ada di Maluku sehingga harus dapat dijaga dengan baik.

"MTQ ini bukan hanya milik umat Islam. Ini milik semua umat yang ada di daerah ini. Ini kebanggaan bagi kita warga Maluku," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com