Sekda Cilegon Bantah Keterlibatan PT Krakatau Steel

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah Cilegon, Jawa Barat, Abdul Hakim Lubis membantah keterlibatan pihak PT Krakatau Steel (PT KS) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Kobangsari, Cilegon. Hal tersebut diungkapkan Abdul Hadi seusai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (14/5/2012).

Abdul Hadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, mantan Walikota Cilegon Aan Syafaat. "Kalau ini tidak ada kaitannya dengan KS," kata Abdul Hadi. Selebihnya, Hadi mengaku tidak tahu apakah ada dugaan penggelembungan harga dalam tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel yang menjadi awal kasus dugaan korupsi ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Kobangsari, Cilegon, Jawa Barat, ini bermula saat Pemerintah Kota Cilegon menyetujui nota kesepahaman dengan PT Krakatau Steel terkait tukar guling lahan untuk pembangunan Pabrik Krakatau Posco dan dermaga Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon sepakat menyerahkan lahan seluas 65 hektar di Kelurahan Kobangsari kepada PT Krakatau Steel guna membangun pabrik tersebut.

Sebagai gantinya, PT Krakatau Steel harus menyerahkan tanah seluas 45 hektar kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk pembangunan dermaga pelabuhan. Atas laporan masyarakat, diduga ada indikasi penerima hadiah atau suap serta penyalahgunaan wewenang terkait tukar guling tersebut.

Saat ditanya soal dugaan suap ini, Hadi mengaku tidak tahu. "Tidak tahu tentang hadiah," ucapnya.

Selama pemeriksaan, dia diajukan sekitar delapan pertanyaan. Sebelumnya, KPK memeriksa Direktur Utama PT KS, Fazwar Bujang terkait penyidikan kasus ini. Seusai diperiksa KPK, Fazwar yang didampingi sejumlah stafnya itu enggan membeberkan materi pemeriksaan penyidik.

"Tidak ada yang perlu saya jelaskan, semuanya ringan-ringan saja. Seputar itu saja, cuma yang saya ketahui saja," kata Fazwar (9/5/2012).