Mahasiswa Ultimatum Pemkot Palangkaraya Tuntaskan Masalah BBM

PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Kalangan mahasiswa mengultimatum Pemerintah Kota (Pemkot) Palangkaraya untuk menyelesaikan persoalan bahan bakar minyak (BBM). Mereka yang tergabung dalam Liga Mahasiswa (Lima) Palangkaraya itu memberikan batas waktu selama 15 hari hingga 9 Mei 2012.

Juru bicara Lima Palangkaraya M Habibi dalam pertemuan dengan pihak Pemkot Palangkaraya dan Kepolisian Resor (Polres) Palangkaraya di Palangkaraya, Kalteng, Rabu (25/4), mengatakan, jika hingga batas waktu tidak ada reaksi sama sekali, kalangan mahasiswa akan kembali melakukan aksi.

Sebagai upaya mengatasi masalah BBM, mahasiswa meminta Pemkot segera menetapkan harga eceran tertinggi untuk BBM yang dijual para pedagang eceran. Penetapan harga itu bisa dituangkan dalam surat keputusan wali kota Palangkaraya atau peraturan daerah.

"Banyak para pedagang eceran yang mempermainkan harga. Pemkot seharusnya juga mengendalikan harga pasar dengan segera melakukan inspeksi mendadak," kata Habibi.

Pemkot dan Polres Palangkaraya juga diminta bertindak tegas terhadap praktik penimbunan BBM yang menyebabkan kelangkaan. Selain itu, diperlukan pencatatan nomor kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat saat berada di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).

"Pencatatan bertujuan untuk mencegah penimbunan. Persoalan BBM sudah menyebabkan antrean panjang sudah sangat menjengkelkan," ucap Habibi.

Aksi mahasiswa dimulai sekitar pukul 09.00. Mereka datang ke kantor Pemkot Palangkaraya dan diterima untuk bertemu dengan Wakil Wali Kota Palangkaraya Maryono dan Kepala Polres Palangkaraya Ajun Komisaris Besar Nyoman Artana. Selanjutnya, mereka membacakan pernyataan sikap.

Pertemuan berakhir sekitar pukul 11.00. Lima Palangkaraya terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Palangkaraya, Himpunan Mahasiswa Huma Betang Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, dan Barisan Oposisi Mahasiswa Bima Kalteng.