Perlu Perketat Pengawasan Hutan

Padang, Kompas - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Nasrul Abit, meminta pengelola kawasan Tanam Nasional Kerinci Seblat supaya memperketat pengawasan. Upaya tersebut untuk menekan pembalakan liar yang terus terjadi di kawasan TNKS.

Nasrul Abit yang dihubungi, Kamis (19/4), menjelaskan, dari 212.000 hektar lahan Tanam Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang masuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, sekitar 25 persen di antaranya dalam kondisi rusak akibat penebangan liar. ”Saya setuju jika dilakukan penanaman kembali, tetapi jangan menanam saja, perlu juga melakukan pengawasan secara ketat,” katanya.

Dia mengakui Pemkab Pesisir Selatan tidak sanggup melakukan pengawasan itu secara mandiri mengingat wilayah yang terentang demikian luasnya. ”Hari ini saja saya baru mendapat informasi bahwa besok akan ada empat buah mobil membawa kayu ke Kerinci,” katanya.

Ia menambahkan, untuk mengurangi aktivitas pembalakan liar, pihaknya membatalkan berlakunya surat keterangan asal usul (SKAU) kayu. ”Mulai bulan kemarin tidak ada lagi camat yang bisa mengeluarkan SKAU. Dengan demikian, pada saat ini semua kayu yang keluar dari Pesisir Selatan adalah kayu ilegal,” ujar Nasrul.

Menurut dia, dari total kawasan hutan seluas 579.000 hektar, sekitar 50.000 hektar di antaranya berada dalam kondisi kritis. Dari luasan itu, 68 persen merupakan kawasan hutan suaka, hutan lindung, dan taman nasional.

Picu abrasi

Pembalakan hutan untuk pembangunan permukiman masyarakat pesisir Pantai Timur Jambi memicu abrasi di Taman Nasional Berbak (TNB). Hingga kini, abrasi terjadi melalui garis pantai sepanjang 20 km dengan gerusan dari bibir pantai hingga sejauh 1 km ke arah kawasan TNB.

Kabag Usaha Balai TNB, Nukman, mengemukakan, gerusan abrasi terjadi setelah hutan bakau sepanjang tepi pantai terus ditebangi. Warga sekitar taman memanfaatkan kayu bakau untuk tonggak-tonggak rumah atau diolah menjadi arang.

Dari Palembang dilaporkan, pengelola Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan berupaya menghidupkan wisata minat khusus di permukiman penduduk yang saat ini berada dalam kawasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sumber daya hutan.

Guna mengurangi potensi konflik, daerah permukiman seluas 2.900,92 hektar itu juga tengah diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional Sembilang.

Kawasan yang tengah dirintis sebagai wisata minat khusus meliputi Dusun Sembilang, Terusan, serta kelompok rumah ikan (bagan) laut maupun sungai di sekitarnya. (INK/ITA/IRE)