Komisi X: Polisi dan TNI Tak Perlu Amankan UN

DENPASAR, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI menilai, pengamanan ketat dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dengan melibatkan TNI dan Polri akan menimbulkan dampak psikologis yang tidak baik bagi siswa. Komisi X akan mengevaluasi sistem pengamanan UN untuk tahun depan karena pengamanan saat ini masih dianggap terlalu berlebihan.

"Ini mungkin ada evaluasi, supaya tidak mengganggu secara psikologis terhadap siswa, kelihatannya seperti mau perang kecil-kecilan gitu. Pengamanannya terlalu ketat," ujar Nasruddin, ketua rombongan Komisi X DPR RI, saat memantau pelaksanaan UN di SMA Negeri 4 Denpasar, Senin (16/4/2012).

"Kami lihat di media, yaitu di beberapa daerah, naskah dikumpulkan di Polsek, ada lagi di gudang Kodim dan sebagainya. Saya pikir ini perlu dievaluasi," imbuhnya.

Politisi Golkar ini juga menilai, pengamanan ekstra ketat pada UN sejak pendistribusian soal hingga pelaksanaannya mengindikasikan, bahwa Pemerintah pusat tidak percaya kepada aparat di daerah.

"Kalau tahun-tahun kemarin ada persoalan, saya pikir tinggal regulasinya diperbaiki dan penegakan supremasi hukum kepada siapa saja yang melaksanakan. Saya kira ke depan akan lebih baik," jelas Nasruddin.

"Tidak perlu pakai polisi dan pakai tentara lagi, kalau ada pelanggaran beri sanksi yang tegas," ujarnya.