Jaga Keseimbangan Aceh-Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Siapa pun yang nanti terpilih dalam Pemilu gubernur-wakil gubernur Aceh diminta untuk bisa memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Aceh, bukan hanya kelompok tertentu. Penting juga untuk menyeimbangkan aspirasi keacehan dan keindonesiaan.

Peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R Siti Zuhro, mengungkapkan harapan itu di Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Proses Pemilu kepala daerah, Senin lalu, mesti dijadikan sarana mendorong proses demokratisasi Aceh, yang sebelumnya dirundung konflik selama 30-an tahun. Pasangan yang menang diminta untuk menjamin proses itu terus berlanjut dalam pemerintahan yang baik, bersih, adil, dan mengakomodasi berbagai kepentingan rakyat.

R Siti Zuhro mengingatkan, pasangan kepala daerah yang baru harus menjamin stabilitas, keamanan, dan pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyat Aceh. Hindarkan pendekatan kekerasan, apa pun bentuknya. Kekerasan hanya akan menjadi bumerang bagi perdamaian di wilayah pascakonflik itu.

"Penting juga untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi keacehan dan keindonesiaan. Bagaimanapun, pemerintahan daerah di Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya.

Hasil perhitungan cepat beberapa lembaga survei menunjukkan, pasangan Zaini Abdulah-Muzakir Manaf diperkirakan mengumpulkan suara terbanyak dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Aceh, Senin lalu. Hitungan cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Lingkaran Survei Indonesia, misalnya, mencatat pasangan itu meraih dukungan lebih dari 50 persen suara.