Intimidasi Masih Saja Berlangsung

Jakarta, Kompas - Senin (9/4) ini, warga Aceh serentak menggelar pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Namun, menjelang pilkada itu, intimidasi terhadap warga dan tim sukses calon kepala daerah masih saja terjadi.

Tetapi, pelanggaran atas proses demokrasi ini sulit diproses secara hukum. Hal ini dikatakan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Langsa, Aceh, Eka Saputra, Minggu (8/4). ”Kami sudah mendengar beberapa laporan adanya intimidasi kepada warga untuk memilih pasangan calon tertentu,” tuturnya.

Menurut Eka, umumnya warga didatangi di rumahnya. Warga yang didatangi itu adalah mereka yang bermukim di pesisir.

Masalahnya, lanjut Eka, warga enggan melaporkan intimidasi itu karena takut. Akibatnya, Panwaslu pun tidak bisa menindaklanjuti laporan ini.

Dari Aceh Timur dilaporkan, Tengku Tarmizi, seorang pendukung calon gubernur Irwandi Yusuf, Minggu, dipaksa orang tak dikenal ke sebuah warung di pedalaman Peureulak. Tarmizi adalah mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia diminta meminta maaf kepada warga sebab dinilai telah mengkhianati perjuangan GAM.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelini, menuturkan, laporan adanya intimidasi di beberapa wilayah juga masuk ke Panwaslu Provinsi Aceh. Bahkan dikhawatirkan, mereka yang terintimidasi bukan hanya warga dan tim sukses calon, melainkan juga penyelenggara pemilu. Kalau hal ini terjadi, jelas proses demokrasi di Aceh akan terganggu.

Eka menambahkan, intimidasi bisa teratasi kalau petugas keamanan menjaga ketat. Penjagaan di Langsa kini dirasa cukup sebab masyarakatnya plural.

Minggu, tiga anggota Bawaslu ke Aceh untuk mengawasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh serta 17 kepala daerah kabupaten/kota lainnya. Selain Tio, anggota Bawaslu, Nur Hidayat Sardini, memantau di Bener Meriah dan Wirdianingsih memantau di Banda Aceh.

Menurut Wirdianingsih, persiapan logistik pilkada di Banda Aceh umumnya baik. Namun, di beberapa tempat pemungutan suara ada daftar pemilih tetap (DPT) yang hanya mencantumkan nama tanpa tanggal lahir. Ini ditemukan di Desa Merduati dan Desa Lamseupung, Banda Aceh. Masalah itu masih dicek. Warga yang tercantum di daftar pemilih sementara bisa memberikan suara kendati tidak tertulis dalam DPT.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, Minggu, juga tiba di Banda Aceh. Ia mengatakan, semua pihak harus menjalankan tugas terkait pilkada itu dengan baik. Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penyelenggara pilkada harus netral.

Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh menjelaskan, pilkada akan memilih gubernur dan wakil gubernur serta 17 kepala daerah di kabupaten dan kota. Ada 142 pasangan calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada ini. Pilkada hari ini diharapkannya lancar. (ina/han)