Minoritas Merasa Hidup Indekos di Negara Sendiri

MANADO, KOMPAS.com — Kehidupan berbangsa, bertanah air, dan bernegara Indonesia menjadi pertanyaan besar ketika negara melakukan intervensi kehidupan sosial dan kebebasan beragama. Kaum minoritas merasa seperti menumpang hidup di negara tempat mereka dilahirkan.

Demikian benang merah Renungan Paskah dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diikuti 100 rohaniwan Kristen dari berbagai denominasi gereja di Gedung Gereja Syaloom Kolongan, Minahasa Utara, Rabu (4/4/2012).

Pembicaranya adalah Dr Roy Tamaweol dari Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey, serta praktisi Billy Yohanis.

Situasi kehidupan beragama sekarang ini seolah kaum minoritas hidup indekos di negaranya sendiri. Negara tak pernah berpihak kepada kaum tertindas. "Ini perasaan dan pergumulan kami," ungkap Tamaweol disambut tepuk tangan peserta.

Ia kemudian memaparkan sejumlah fakta dan peristiwa belakangan yang terjadi di berbagai pelosok Tanah Air atas nama kekerasan agama. Rentetan peristiwa menjadikan kaum minoritas hidup terancam ketika melakukan ritual keagamaan.

Dikatakan, negara Indonesia terwujud dari kesepakatan dan komitmen anak bangsa secara bersama-sama dari berbagai suku dan agama.

Menurut Tamaweol, Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama ataupun sekuler. Pemahaman dasar negara Pancasila menjadi kabur karena pemangku kekuasaan tidak secara mutlak menerapkan dasar-dasar hidup bernegara berdasarkan Pancasila.

Olly Dondokambey mengatakan, konsep negara berkeadilan harus diwujudkan dalam praktik pembagian kue pembangunan. Pembagian kue yang timpang memunculkan kesenjangan.

"Kami di Badan Anggaran beberapa kali melakukan diskresi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di aerah terpencil, seperti Kalimantan dan Papua. Kalau tidak begitu, mungkin 100 tahun jalan di sana tetap rusak," katanya.

Menurut Dondokambey, empat pilar kebangsaan yang disosialisasi, yakni Pancasila, UU 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi percuma jika kesenjangan pembangunan terus terbuka.