Berikan Damai di Aceh, Bukan Janji

Masih banyak beredarnya senjata eks-konflik, juga mempermudah akses kekerasan. Dendam lama peninggalan konflik berkelindan dengan pertarungan kekuasaan lokal.

Di pihak lain, Partai Aceh (PA) sebagai representasi politik GAM, sekaligus kekuatan politik dominan di Aceh pada era damai, justru belum sepenuhnya dapat menunjukkan jatidiri demokrasi yang sesungguhnya. Partai ini masih mempertahakan garis komando militeristiknya. Paradigma konflik pun masih mengemuka dalam pengambilan keputusan politik.

Kini, kekuatan eks-GAM tersebut terpecah dalam dua kubu. Selain PA, dalam Pilkada 2012 ini secara kultur politik mereka juga diwakili Irwandi Yusuf yang maju melalui jalur perseorangan.

Irwandi mengusung sejumlah mantan elemen PA dan GAM bergabung dengannya. Pada dua kubu yang masing-masing mempunyai basis sumber kekuatan politik kuat dan bersenjata itulah, pusaran kekerasan beberapa kali terjadi.

Di tengah fragmentasi dan antagonisme politik yang tinggi itu, deklarasi damai saja tidak cukup. Penyelenggara pilkada, dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panwas Aceh harus menjaga kredibilitasnya. Ketegasan aparat penegak hukum atas setiap pelanggaran pun mutlak diperlukan.

Tentunya, yang terpenting adalah komitmen dan kedewasaan para kontestan pilkada untuk mewujudkan janji damai, dan tak menggunakan kekerasan sebagai alat meraih kekuasaan. Biarkan rakyat memilih dan berpesta secara damai. (M Burhanudin)