Berikan Damai di Aceh, Bukan Janji

Pada saat bersamaan, rangkaian kekerasan bersenjata terjadi. Dari 46 kasus kekerasan bersenjata sepanjang 2011 hingga awal 2012 di Aceh, sekitar 26 di antaranya bernuansa politis. Puncaknya, sebanyak 6 warga, umumnya pendatang, tewas, dan 11 lainnya luka-luka akibat serangkaian kasus penembakan misterius pada malam tahun baru dan awal Januari 2012.

Kekerasan sempat senyap saat KIP Aceh membuka kembali pendaftaran kandidat menyusul putusan MK pada pertengahan Januari. Partai Aceh yang sempat memboikot pilkada pun mendaftarkan pasangan-pasangan calonnya. Namun, sejak Februari, rangkaian kekerasan dan intimidasi kembali terjadi.

Ini menunjukkan kedewasaan berpolitik para elit politik bersama tim suksesnya masih sangat kurang. Mereka berikrar damai, selalu menyatakan damai, tapi semuanya baru di atas kertas, kata Koordinator Koalisi NGO Hak Asasi Manus ia (HAM) Aceh, Evi Narti Zein.

Kondisi itu diperparah dengan penegakan hukum atas kekerasan yang lemah. Hampir semua rentetan kasus kekerasan itu belum diungkap tuntas oleh kepolisian. Akibatnya, pelaku kekerasan merasa aman untuk terus mengulangi perbuatannya.

Kepala Polda Aceh, Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, mengatakan, polisi tetap serius mengungkap kasus-kasus kekerasan menjelang pilkada saat ini. Sejumlah orang sudah ditangkap terkait berbagai kasus penembakan dan teror.

Namun belum semuanya bisa diungkapkan ke publik. " Nanti saatnya kami akan mengumumkan, tapi tidak sekarang. Memang, ada beberapa kasus yang belum terungkap. Kesulitannya adalah pada alat bukti dan saksi," kata Iskandar.

Pada saat yang sama, jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) Aceh tak cukup sigap bertindak tegas, atas pelanggaran oleh tim sukses tertentu yang rawan mengundang benturan . Ketegasan hanya berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran oleh kandidat yang lemah. Kandidat dengan sumber kekuatan politik yang besar dan diduga memiliki persenjataan, nyaris tak disentuh. Padahal, kekerasan berkutat pada kandidat-kandidat dengan ukuran kekuatan semacam itu.

"Kami menyadari, petugas kami terbatas di lapangan. Karena itu, kami sangat berharap ada bantuan masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan pelanggaran kepada kami," kata Ketua Panwas Aceh, Nyak Arief F.

Peneliti Sosial Politik Aceh, Arie Sujito, mengatakan, konstruksi damai di Aceh usai masa konflik berkepanjangan, masih bersifat formal. Struktur formal tersebut tak menjawab potensi kerentanan, yang tersisa dari masa konflik dan kebutuhan masyarakat pada masa damai. Akibatnya, masyarakat yang kecewa dengan struktur formal itu mudah sekali tersulut dalam gejolak konflik yang dikipasi elit.

Pada saat yang sama, hingga tahun ketujuh era damai ini, konsolidasi demokrasi di Aceh tak kunjung terwujud. Sebaliknya, fragmentasi politiklah yang terjadi. Elit politik belum terbiasa menghargai dan toleran atas perbedaan politik . Akibatnya, saat momentum semacam pilkada terjadi, potensi dan kerawanan konflik itu menemukan ruangnya.