Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Kenaikan Harga BBM demi Rakyat Miskin

Kompas.com - 30/03/2012, 06:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengklaim bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditujukan untuk menyelamatkan rakyat miskin. Jika harga BBM tidak dinaikkan, maka kondisi itu akan mengancam perekonomian nasional yang pada akhirnya mengganggu jalannya program prorakyat.

"Jika harga BBM disesuaikan, kami tegaskan komitmen agar golongan rakyat miskin, rakyat semi-miskin, rakyat kurang mampu betul-betul dilindungi dengan kebijakan-kebijakan yang nyata," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam jumpa pers di ruang Fraksi Partai Demokrat di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (29/3/2012) malam.

Anas mengatakan, untuk menjalankan program prorakyat, perlu dukungan anggaran yang memadai dalam APBNP 2012. Untuk itu, pihaknya berharap agar semua partai politik di koalisi (parpol koalisi) tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM ketika pengambilan keputusan di DPR.

"Kami harapkan (parpol koalisi) betul-betul memegang komitmen untuk menghasilkan makin banyak produktivitas kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat," kata Anas.

Seperti diberitakan, dua parpol koalisi, yakni Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, sudah terbuka menyebut menolak kenaikan harga BBM. Adapun parpol oposisi, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura sudah tegas menolak rencana itu.

Dengan demikian, tinggal Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan dalam koalisi yang belum menentang kenaikan harga BBM.

Dewan akan menentukan dengan mekanisme voting terbuka, berapa besaran subsidi energi dalam APBNP 2012. Dewan juga akan menentukan apakah mereka akan mengamandemen atau tidak, Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang tentang APBN 2012 yang menyebutkan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com