Kompensasi BBM Jangan Dijadikan Komoditi Politik

MAKASSAR, KOMPAS.com - Pemerhati masyarakat miskin Sulawesi Selatan Ahmad Riyanto mengatakan, kompensasi kenaikan harga BBM dari Pemprov Sulsel jangan sampai menjadi komoditas politik.

"Rencana pemberian dana kompensasi yang bersumber dari APBD Sulsel menghadapi kenaikan harga BBM, itu jangan sampai menjadi komoditas politik dari calon patahana (incumbent) gubernur Sulsel," kata Ahmad di Makassar, Jumat (16/3/2012).

Dia mengatakan, hal tersebut harus diantisipasi mengingat Pilkada Gubernur Sulsel 2013 tinggal menghitung bulan, sementara salah satu calon gubernur Sulsel adalah merupakan incumbent gubernur Sulsel yakni H Syahrul Yasin Limpo.

Sementara mengenai kenaikan harga BBM pada awal April 2012, lanjut dia, sebenarnya harus ada dua hal yang mendasar yang harus diperhatikan dan dikawal semua pihak.

Pertama, harus ada peyakinan jika bantuan yang diberikan pemerintah setempat itu sebagai kompensasi kenaikan harga BBM akan menyelesaikan persoalan. "Ataukah justeru menimbulkan persoalan baru," katanya.

Kedua, mampukah pemerintah menjamin jika sasaran yang ditujukan dari kompensasi kenaikan harga BBM itu, tepat sasaran atau tidak.

"Ini berangkat dari kasus bantuan pemerintah sebelumnya, dimana banyak yang tidak berhak yang menerima, justeru mendapatkan BLT," katanya.