Penyadapan di KPK Diusulkan Diperketat

Kompas.com - 13/03/2012, 08:01 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai wacana muncul soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di bidang penindakan, salah satu wacana yang muncul adalah pengetatan syarat penyadapan.

Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang dari Sekretariat Jenderal DPR yang diterima Komisi III, berbagai syarat harus dipenuhi KPK dalam penyadapan seperti tertuang dalam Pasal 12A. Penyadapan dilakukan tanpa merekam setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Sebelum menyadap, pimpinan KPK meminta izin tertulis terlebih dulu kepada ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin tertulis. Namun, izin tertulis itu sudah harus disampaikan ke ketua PN dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah dimulainya penyadapan.

Wacana lain, penyadapan dilakukan paling lama tiga bulan sejak dikeluarkannya izin tertulis. Izin dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan pimpinan KPK mempertanggungjawabkan penyadapan itu.

Dalam UU KPK saat ini, penyadapan diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) a yang berbunyi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, draf RUU KPK asal Kesekjenan Biro Perundangan itu baru akan dibahas Komisi III setelah anggota Komisi III kembali dari kunjungan kerja ke luar negeri.

Adapun mengenai wacana pengetatan syarat penyadapan, menurut Eva, muncul berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi pelaksanaan penyadapan. "Pelaksanaannya harus atas izin pengadilan. Tidak bisa KPK anggap seolah (penyadapan) otoritas eksklusif lembaga KPK," kata Eva di Jakarta, Selasa (13/3/2012).

Wakil Ketua KPK Zulkarnain tak berkomentar mengenai perlu tidaknya penyadapan atas izin pengadilan. Zulkarnain hanya menyebut penyadapan diperlukan KPK. Pelaksaannya selama ini, kata dia, selalu dipertanggungjawabkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Nasional
KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR yang 'Tumbang' di Paripurna Ternyata Alami 'Blackout'

Wakil Ketua Banggar DPR yang "Tumbang" di Paripurna Ternyata Alami "Blackout"

Nasional
Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Nasional
Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Nasional
DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Nasional
Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.