Pemerintah Abaikan Warga Moro-moro

BANDAR LANPUNG, KOMPAS.com — Jaringan Solidaritas Perempuan (SP) Wilayah Lampung prihatin dengan nasib anak-anak dan perempuan di Moro-moro, Mesuji, yang hidup dengan kondisi terabaikan hak-hak sipil mereka.

Koordinator Umum SP Wilayah Lampung, Umi Laila, Jumat (9/3/2012), mengungkapkan, anak-anak dan perempuan di Moro-moro, Way Serdang, hidup tanpa fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

"Di sana, sekolah pun dibuat mandiri oleh warga. Fasilitas puskesmas atau bidan pun tidak ada. Kami sudah pernah berupaya memperjuangkan agar ada fasilitas kesehatan di sana, tetapi belum ditanggapi pemerintah," ujarnya.

Selama belasan tahun warga Moro-moro hidup tanpa layanan sipil dan politik dari pemerintah, termasuk fasilitas listrik PLN. Ini karena semata mereka dianggap ilegal menempati wilayah kawasan Register 45 Mesuji.

Akibat tekanan kemiskinan, ungkap Umi, tidak sedikit anak-anak yang menginjak remaja di wilayah ini menjadi korban para sindikat pelaku perdagangan manusia.

"Mereka biasanya dikirim ke Batam, Riau, dan Jambi. Tahun 2009-2010 kami menemukan ada tiga kasus ini. Moro-moro selama ini memang menjadi sasaran pelaku (trafficking) apalagi wilayahnya berada di perlintasan," tuturnya.