Blitar Kehilangan Tiga Gunung

Sementara itu untuk Kabupaten Blitar adalah Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok dan Desa Karangrejo, Kecamatan Garum di sekitar lokasi gunung dianggap tidak ada. Selain peta RBI, pemkab juga mengeluarkan peta digital.

Sementara itu, terkait dengan peta RBI 2001, peta Topdam, dan peta Perhutani untuk menentukan batas wilayah, Pemkab Kediri merujuk pada keterangan Bakorsutanal jika peta itu tidak dapat digunakan untuk menentukan batas daerah.

Pemkab Blitar dalam usaha sengketa batas wilayah bahkan rela "terbang" hingga ke Belanda untuk mencari bukti pendukung, dan mendapatkan 14 peta yang pernah dibuat di era kolonial Belanda. Peta itu dibuat pada tahun 1840 hingga kemerdekaan.

Bupati Blitar, Herry Noegroho menyebut, peta itu menambah data tiga peta yang sebelumnya sudah dimiliki Kabupaten Blitar, yaitu RBI, peta Topografi Kodam Brawijaya, dan peta yang dibuat Bapeprov Jatim yang bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan UGM, sebagai pendukung wilayah Gunung Kelud masuk Kabupaten Blitar.

Dalam rapat sebelumnya, yang juga dimediasi oleh Pemprov, beberapa kali Kabupaten Blitar juga gagal untuk menguasai Kelud. Semua data melemahkan posisi Kabupaten Blitar dan sebaliknya menguatkan posisi Kabupaten Kediri.

Sebelum ada keputusan status kepemilikan, Kabupaten Blitar telah membuat akses masuk ke lokasi gunung, dengan membuat jalur rintisan sepanjang 2 kilometer di kawasan hutan lindung Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kediri.

Jalur yang lebarnya hanya sekitar 1-1,5 meter itu dibuat menuju kawasan puncak Gunung Kelud yang terletak di perkebunan Margomulyo, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada sekitar Mei 2011 melibatkan warga sekitar.

Aksi itu sempat membuat Perum Perhutani Kediri gerah, dan melaporkan Pemkab Blitar ke Polres Kediri. Pemkab Blitar berdalih tidak menyuruh warga untuk membuat jalur, dan itu murni keinginan dari warga. Namun, kasus itu tidak ada ujungnya, hingga sudah ada keputusan jika Gunung Kelud resmi milik Kabupaten Kediri.