Pemerintah Tidak Tegas Soal Mesuji

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai tidak tegas menyelesaikan konflik di Mesuji. Pemerintah dinilai tersandera oleh berbagai kepentingan sehingga menjadi tidak tegas.

Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, apa yang terjadi di Sri Tanjung (bukan register 45 seperti tertulis sebelumnya), Mesuji adalah buah ketidaktegasan itu. Padahal, berbagai elemen masyarakat mendesak Mesuji masuk prioritas penyelesaian konflik agraria.

"Kondisinya diperburuk dengan keberpihakan Bupati Mesuji pada PT BSMI," ujarnya, Senin (27/2/2012) kepada Kompas.

Kondisi di Mesuji, lanjut Iwan, mengkonfirmasi pemerintah tidak punya niat dan keberanian menyelesaikan kasus tersebut. Padahal, rekomendasi tahapan penyelesaian sudah tersedia. "Pemerintah tersandera oleh kekuatan modal sehingga usulan-usulan untuk keadilan masyarakat diabaikan," ujarnya.