Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benny: Desain Ulang Politik Lapas

Kompas.com - 22/02/2012, 13:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman menilai sudah ada langkah pembenahan berbagai permasalahan di lembaga pemasyarakatan atau lapas selama kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

"Saya rasa Menkum dan HAM yang baru sedang menyiapkan langkah-langkah melakukan pembenahan di lapas. Tentu dalam proses, tidak bisa sekali jadi," kata Benny, di Kompleks DPR, Rabu (22/2/2012). Benny diminta tanggapan kasus kerusuhan dan pembakaran Lapas Kerobokan di Bali oleh narapidana.

Benny mengatakan, kerusuhan di dalam lapas sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi. Fenomena lain yakni transaksi narkoba dan seksual, jual beli kewenangan, hingga napi bisa mengendalikan bisnis dari dalam lapas.

"Kasus ini berulang-ulang kali terjadi dan berkali-kali juga Komisi III meminta Menkum dan HAM untuk melakukan pembenahan secara total manajemen di lapas," kata politisi Partai Demokrat itu.

Menurut Benny, selain kelebihan kapasitas di lapas, akar masalah dari lambannya pembenahan selama ini yakni kualitas sumber daya manusia di Kemenkum dan HAM. Untuk itu, dia meminta Amir memperbaiki SDM di jajarannya.

Menurut dia, perlu ada perubahan politik dalam menyikapi lapas. "Apa masih tetap seperti sekarang ini atau kita ubah. Di negara lain penghuni lapas tidak dimasukkan ke lapas, tapi misalnya disuruh mengerjakan kebun. Lebih produktif. Ini masalah politik hukum yang harus dibahas bersama antara Dewan dan pemerintah. Jadi harus ada desain ulang politik negara mengenai lapas," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com