Rekonstruksi Korban Merapi Jangan Memalukan Presiden

SEMARANG, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif, Senin (20/2/2011), menyatakan, penetapan tata ruang Gunung Merapi hendaknya tetap mendengarkan suara warga setempat.

”Rencana penetapan tata ruang kawasan Merapi akan menjadi bahan opsi rancangan peraturan presiden soal kawasan menjadi peraturan presiden (perpres). Jangan sampai peraruran presiden sudah ditetapkan, ternyata sulit dilaksanakan, ” kata Syamsul Maarif dalam rapat koordinasi penataan kawasan Merapi di Semarang, Jawa Tengah.

Menurut dia, kalau perpres sudah ditandatangani tetapi sulit dilaksanakan karena penduduk masih ada yang memilih tinggal, tentu akan memalukan Presiden. Syamsul mengatakan, masyarakat setempat harus didengar kemauannya. Selain itu, pemerintah daerah harus siap menyusun rencana tata ruang dengan baik.