Riwayat Pemantauan Modern di Merapi

Bahaya Gunung Merapi telah disadari sejak lama. Itu pula yang membuat pemerintah kolonial Belanda membuat pemantauan secara modern di Pos Maron, lereng barat daya Merapi, pada tahun 1925. Pemantauan semakin intensif dilakukan sejak dibangun Pos Babadan pada tahun 1931, yang berjarak hanya sekitar 4 kilometer dari puncak, sebagai pengganti Pos Maron.

Sampai dengan tahun 1960-an, peranan pemantauan visual masih sangat menonjol walaupun waktu itu sudah ada seismograf mekanik. Pengenalan seismograf elektromagnetik dan terutama sistem telemetri yang digunakan pada dekade 1980-an semakin meningkatkan kemampuan pemantauan terhadap aktivitas Merapi.

Tahun 1990-an, berbagai parameter pemantauan fisis lain diterapkan di Merapi, seperti tiltmeter dan magnetik, yang menjadikan gunung ini paling banyak memiliki alat pemantauan dibandingkan dengan gunung berapi lain di Indonesia (Ratdomopurbo, A, dkk, Prekursor Erupsi Gunung Merapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2006).

Selain lewat peralatan, pemantauan fisik Merapi juga dilakukan melalui lima pos pengamatan Gunung Merapi yang tersebar di wilayah Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali. Pos-pos bergardu tinggi itu dilengkapi sirene bahaya. Sejak tahun 1970, pengamanan juga ditambah dengan sekitar 200 dam sabo penahan laju lahar, terbanyak di Indonesia. Belasan barak pengungsian juga disiapkan di empat kabupaten tersebut.

Walaupun Merapi merupakan gunung api teraktif di Indonesia yang paling ketat dipantau, korban keganasan gunung setinggi 2.968 mdpl itu terus saja berjatuhan setiap kali meletus.

Dengan kompleksitas sosial budaya yang berimpit dengan keaktifan letusannya, Gunung Merapi memang menuntut cara pandang yang berbeda. Pendekatan yang bertumpu pada segi rasionalitas semata ternyata gagal menyadarkan puluhan warga di kawasan rawan bencana Gunung Merapi untuk mengungsi walaupun statusnya sudah dinaikkan menjadi Awas: level tertinggi dalam status gunung api.