Terlibat Pilkada, Anggota TNI Diancam Dipecat

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Anggota TNI yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2012 diancam diberhentikan tidak hormat. TNI akan tetap menjaga netralitas dalam Pilkada Aceh meskipun saat ini ada tiga purnawirawan jenderal yang diindikasikan bergabung dalam salah satu partai politik di Aceh.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda Kolonel Subagio Irianto di Banda Aceh, Sabtu (11/2/2012).

"Tidak netral adalah kategori pelanggaran berat bagi prajurit TNI. Sanksinya penghentian tidak hormat. Kalau ada masyarakat melihat ada anggota TNI yang terlibat mendukung salah satu pihak dalam pilkada, silakan laporkan. Kami akan tindak tegas," kata Subagio.

Dalam beberapa hari terakhir, lanjut dia, Kodam Iskandar Muda sering mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait netralitas TNI dalam Pilkada Aceh. Hal ini bermula dari masuknya sejumlah purnawirawan jenderal ke dalam tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah di Aceh.

"Di sini kami menegaskan bahwa tidak benar Kodam tidak netral. Netralitas akan kami tegakkan. Bergabungnya mereka (para jenderal purnawirawan) adalah hak pribadi mereka. Anggota TNI kalau lepas dinasnya, mereka sama hak politiknya dengan masyarakat lain," kata dia.

"Markas Besar TNI, Mabes Satuan TNI, maupun Kodam Iskandar Muda tak pernah memberikan instruksi kepada para jenderal purnawirawan tersebut untuk ikut terlibat dalam politik di Aceh. Tidak ada pesan khusus. Itu sikap pribadi mereka. Tak ada kaitannya dengan TNI," lanjut dia.

Kodam Iskandar Muda juga menginstruksikan agar semua prajurit di jajarannya tak menjalin komunikasi apa pun, apalagi memberi bantuan fasilitas kepada para jenderal yang terlibat dalam pilkada. "Apabila ada masyarakat yang mengetahui prajurit TNI terlibat, laporkan ke kami. Kami akan tindak tegas," kata dia.

Komandan Kodim 0101 Aceh Besar Letnan Kolonel CZI Saptono Syiwarudi menambahkan, dia sudah menginstruksikan agar tak ada satu pun prajurit di jajaranya yang mengawal para jenderal purnawirawan tersebut. "Baik itu bersifat pribadi maupun satuan," tegas Saptono.

Penggunaan aset TNI juga tak bisa dilakukan untuk kepentingan pilkada, termasuk penggunaan Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, untuk kampanye. "Kalau kami berikan, di mana netralitas TNI?" tandas dia.