Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benny: Apa Bisa Bawa Pengurus DPC Pakai Jin?

Kompas.com - 09/02/2012, 16:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Diana Maringka mengakui menerima uang Rp 100 juta yang diterima dari kubu Anas Urbaningrum ketika Kongres PD di Bandung, Jawa Barat, tahun 2010. Menurut Diana, tujuan pemberian itu agar ia memilih Anas sebagai Ketua Umum PD.

Diani mengaku siap mengembalikan uang itu. Bagaimana tanggapan pihak tim sukses Anas? Ketua DPP PD Bidang Advokasi dan Hukum Benny K Harman yang pernah bergabung dalam tim sukses Anas mengakui ada pemberian uang dari pihaknya. Menurut dia, uang itu untuk akomodasi para kader daerah.

"Apa bisa orang ke Bandung tanpa uang? Apa kita bawa (pengurus) DPC pakai jin?" kata Benny di Komplek Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (9/2/2012).

Adapun mengenai nilai nominal yang mencapai Rp 100 juta, menurut Benny, hal itu wajar jika daerah mengirimkan 10 perwakilan. Dana itu, kata dia, tentu untuk biaya transportasi dan akomodasi. "Kalau selama satu minggu gimana?" ucap dia.

Apakah hal itu dibenarkan di partai? "Ini kan demokrasi. Tim saya kan kasih service, why not? Kalau orang memilih karena (uang) itu, urusan mereka toh," jawab Ketua Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Diana mengaku uang Rp 100 juta itu diterima di sebuah hotel di Bandung dari Umar Irzal. Menurut dia, 11 pengurus DPC PD di Sulut menerima dana untuk pemenangan Anas.

Pengakuan berbeda disampaikan Saan Mustofa, kader PD yang juga tergabung dalam tim sukses Anas. Menurut dia, tak ada politik uang ketika kongres. "Kita tidak pernah melakukan proses money politic. Di partai itu terlarang," ucapnya.

Seperti diberitakan, adanya politik uang itu sudah berkali-kali diungkap M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga tergabung dalam tim sukses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com