Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Balada Angelina, dari Apel Malang sampai "Politics Never Fair Play"

Kompas.com - 04/02/2012, 16:22 WIB
Maria Natalia

Penulis

Untuk urusan menggiring proyek tersebut, menurut Yulianis, ada aliran dana dari Grup Permai kepada anggota DPR. Untuk menggiring proyek wisma atlet, misalnya, Grup Permai mengeluarkan hingga Rp 6 miliar yang antara lain diberikan kepada politikus Partai Demokrat, Angelina Sondakh, dan politikus PDI-P, I Wayan Koster. Angelina, dari pengakuan Yulianis, mendapat jatah Rp 2 miliar atau Rp 3 miliar.

"Ada banyak celah dari keterangan saksi dan petunjuk lain yang relevan terkait dengan kasus tersebut. Keterangan Yulianis juga bisa menjadi alat bukti," tegas Donald.

Siapa Berikutnya?

Siapa berikutnya setelah Angelina Sondakh?pertanyaan itu dilontarkan Donald Fariz. Menurutnya, itu pekerjaan rumah baru untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterlibatan aktor-aktor lainnya, kata dia, jangan dilupakan. Terutama nama-nama yang sempat terselip ketika Nazaruddin menyebar informasi baik di dalam persidangan, maupun saat pelariannya ke luar negeri tahun lalu. Dugaan keterlibatan anggota badan anggaran dalam kasus itu, kata dia, juga harus ditelusuri.

"Kita berharap KPK bisa membongkar keterlibatan semua aktor dan nama-nama yang disebut dalam persidangan. Termasuk juga dugaan keterlibatan Anas, peserta kader Demokrat lain dalam kasus tersebut," tutur Donald.

ICW juga mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi agar fokus juga terhadap aset Nazaruddin maupun Angelina serta tersangka kasus suap Wisma Atlet lainnya yang diduga berasal dari praktek korupsi. Apalagi, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Angelina yang diakses di Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat bahwa harta anggota Badan Anggaran DPR itu melonjak hingga 10 kali lipat di tahun 2010. Adapun total harta Angelina yang dilaporkan ke KPK pada 2010 mencapai Rp 6,55 miliar ditambah 9.628 dollar AS. Tujuh tahun sebelumnya, harta Angelina hanya Rp 618 juta dan 7.500 dollar AS.

"Hal ini penting dilakukan untuk pengembalian kerugian keuangan negara (asset recoverry)," kata Donald. Kini istri dari (alm) Adjie Massaid itu harus babak baru dalam statusnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Seperti yang diungkapkannya di akun twitternya Jumat kemarin. "This is not THE END, Its just THE BEGINNING. Politics never fair play".

ICW berharap Angie tak menutup-nutupi kasus Wisma Atlet tersebut, melainkan dituntaskan hingga akarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

    Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

    Nasional
    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Nasional
    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Nasional
    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    Nasional
    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Nasional
    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    Nasional
    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    Nasional
    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Nasional
    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Nasional
    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com