Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat di Ujung Tanduk....

Kompas.com - 03/02/2012, 23:48 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Pengembangan Strategi Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Absar Abdallah mengakui, akhir-akhir ini Partai Demokrat tengah dilanda banyak masalah. Bertubi masalah tersebut datang terutama setelah mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games.

Ulil mengatakan, saat ini keselamatan Partai Demokrat bergantung pada Dewan Pembina, terutama tindakan tegas dari Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Akhir-akhir ini, terkait dengan kasus Nazaruddin di KPK, banyak terpaan kembali menghantam Demokrat. Salah satu solusi dalam menangani masalah partai ini adalah kita serahkan sepenuhnya pada Dewan Pembina untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam menyelamatkan partai," ujar Ulil di Jakarta, Jumat (3/2/2012).

Menurutnya, jika Dewan Pembina tidak bertindak cepat, nasib Demokrat akan berada di ujung tanduk menghadapi Pemilu 2014. Apalagi, kata Ulil, banyak pihak luar yang berusaha menggagalkan Demokrat dalam menyelesaikan masalah internal partainya.

"Kami percaya, Dewan Pembina akan melakukan langkah penyelamatan segera untuk melewati badai ini, karena jika badai ini tidak segera diselesaikan, maka Partai Demokrat akan mengalami kesusahan menjelang Pemilu mendatang," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Nazaruddin yang menjadi kepercayaan Demokrat sebagai Bendahara Umum terlibat dalam kasus suap wisma atlet. Sejak saat itulah, Nazaruddin mulai membuka sejumlah kasus yang melibatkan tokoh-tokoh di tubuh Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang dikatakan Nazaruddin menikmati aliran dana itu, Andi Mallarangeng yang disebutkan mengetahui soal kasus suap itu, serta Angelina Sondakh yang kini menyusulnya menjadi tersangka pada kasus tersebut.

Nazaruddin bahkan mengatakan akan membongkar kasus lainnya yang melibatkan Anas Urbaningrum. Ia juga menyebutkan, SBY mengetahui aliran dana yang terkucur dalam kongres untuk pemilihan ketua umum Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Nasional
    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasional
    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Nasional
    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

    Nasional
    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    Nasional
    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Nasional
    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com