Agar Demokratis, Undur Pemilihan

Banda Aceh, Kompas - Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2012 harus diundur dari jadwal semula pada 16 Februari 2012. Bertambahnya bakal pasangan calon kepala daerah menyusul pembukaan pendaftaran kembali kandidat dalam Pilkada Aceh membutuhkan tambahan waktu untuk verifikasi.

”Suka atau tidak suka, Pilkada Aceh harus digeser. Itu harus ditempuh daripada memengaruhi kualitas demokrasi yang dihasilkan dari pilkada nanti,” ujar Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar di Banda Aceh, Kamis (26/1).

Nazar menanggapi hasil rapat pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pekan lalu yang menghasilkan usulan untuk menggeser jadwal Pilkada Aceh dari 16 Februari menjadi 9 April 2012. KIP Aceh menilai jadwal 16 Februari terlalu mepet dibandingkan dengan kebutuhan waktu untuk tes kesehatan, uji baca Al Quran, dan verifikasi data calon yang mendaftar belakangan.

Nazar mengatakan, tanggal 9 April yang diusulkan KIP Aceh masih rasional. ”Yang terpenting adalah perdamaian Aceh terjaga. Bagi saya juga, yang penting bukan sekadar menang. Biar demokrasi dan peradaban di Aceh yang menang apabila pilkada ini berjalan damai,” katanya.

Hal yang harus menjadi perhatian elite politik di Aceh saat ini adalah mencegah konflik antarelite yang kini terjadi merembet ke masyarakat. Semua pihak harus menjaga agar transisi demokrasi di Aceh berjalan lembut, aman, dan damai.

Dengan pengunduran jadwal Pilkada Aceh tersebut, dipastikan akan ada pejabat sementara atau pelaksana tugas gubernur dan wakil gubernur di Aceh setelah 8 Februari 2012. Pasalnya, masa jabatan pasangan Irwandi Yusuf dan Nazar, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh petahana, akan berakhir tanggal tersebut.

Irwandi maju kembali sebagai calon gubernur dari jalur perseorangan. Dia menggandeng Muhyan Yunan (mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh), sebagai calon wakil gubernur. Adapun Nazar juga maju sebagai gubernur dengan menggandeng politisi Partai Demokrat, Nova Iriansyah.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di Kompleks Istana Presiden di Jakarta menilai kondisi di Aceh kini membaik. Semua elemen politik di sana sudah bisa mengikuti proses demokrasi.

”Hal paling penting adalah suasana telah membaik. Semua nanti akan ikut dalam penentuan pemimpin Aceh di masa mendatang,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, penembakan terjadi di sejumlah wilayah di Aceh yang menewaskan beberapa warga pendatang. Kekerasan itu dinilai pemerintah pusat tidak bisa dilepaskan dari ketegangan menjelang pilkada.

Mengenai jadwal pemungutan suara, menurut Djoko, masih dihitung-hitung karena tambahan calon memerlukan proses verifikasi yang tidak mudah. “Ini sedang didata kembali,” ucapnya.

Terpisah, Duta Besar Korea Selatan Kim Young-sun meminta Pemerintah Aceh memberikan jaminan dan perlindungan kepada warga Korea di Aceh. Ada sekitar 20 warga Korsel yang tinggal di Aceh. (HAN/ATO)