Menggugat Kebijakan Impor Sapi

Muladno

Dari beberapa daerah di Jawa Timur dilaporkan bahwa kebijakan pemerintah mengurangi impor sapi bakalan dan impor daging sapi telah meningkatkan gairah peternak untuk beternak lagi. Harga membaik dan peternak beruntung. Ini berita menggembirakan bagi peternak.

Memang ada korelasi kuat antara importasi sapi/daging sapi dan harga sapi lokal di Indonesia. Pemerintah harus tetap konsisten mempertahankan kebijakan menurunkan impor sapi/daging sapi sampai hanya 10 persen mulai 2014 dan selanjutnya.

Namun, berita menggembirakan ini tentu menjadi ”petaka” bagi para importir sapi bakalan dan importir daging sapi. Jumlah ternak ataupun daging yang diimpor sudah pasti turun dan keuntungan yang diperoleh juga akan menurun. Ini wajar dan sangat manusiawi siapa pun itu importirnya. Akibatnya, ada adu kekuatan antara peternak sapi lokal yang umumnya berskala kecil dan importir yang didukung oleh peternak negara eksportir. Pemerintah Indonesia berada di antara peternak dan importir.

Dari importir ke eksportir

Hasil sensus Badan Pusat Statistik yang dirilis akhir 2011 menunjukkan, jumlah sapi potong 14,8 juta ekor. Jumlah betina dewasa 6,7 juta ekor. Hasil simulasi dengan mengawinkan 2.250 juta ekor sapi betina melalui inseminasi buatan—dengan asumsi bobot badan siap potong 400 kilogram—menunjukkan, dalam lima tahun akan dapat dihasilkan lebih dari 324.000 ton daging; 1,1 juta jantan muda; 1,1 juta betina muda; dan 2,3 juta betina produktif.

Simulasi itu menggunakan sapi betina yang saat ini ada di Indonesia. Apalagi, kalau ditambah sapi betina produktif dari luar negeri untuk dikembangbiakkan di Indonesia, penambahan jumlah sapi akan semakin signifikan. Bukan omong kosong jika semua berkomitmen, Indonesia bisa lagi menjadi pengekspor sapi dan daging sapi.

Artinya, lewat pendekatan usaha pengembangbiakan (breeding) ternak, peningkatan jumlah ternak sapi pasti terjadi. Yang perlu dicermati adalah para importir, politisi, dan para pengambil kebijakan. Mereka ini berwatak nasionalis dan bernurani untuk memberdayakan masyarakat bangsa Indonesia atau sebaliknya? Jika pengusaha importir mau membantu pembangunan di bidang peternakan di Indonesia dan berjiwa patriot dalam memberdayakan masyarakat, mereka seharusnya mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor menjadi hanya 10 persen dari total kebutuhan nasional. Mereka hendaknya mau menanam modal di usaha pengembangbiakan.

Demikian juga politisi, sudah seharusnya ikut menjaga konsistensi kebijakan pemerintah dan bukan malah mendorong pemerintah membuka keran impor lagi. Aparat pemerintah juga harus tetap tegas kepada importir agar tak terus ”merengek” untuk membuka keran impor lagi.

Saatnya pemerintah mendorong para investor (dalam dan luar negeri) untuk menanamkan modal ke usaha pengembangbiakan setelah mereka menikmati usaha perdagangan (trading) yang hanya menguntungkan sedikit orang. Memang diperlukan modal besar di awal pengembangan, tetapi akan menguntungkan dalam jangka panjang. Yang menikmati keuntungan juga banyak orang. Peran pemerintah untuk membuat suasana kondusif bagi pemodal usaha pengembangbiakan adalah keniscayaan. Tidak harus sapi lokal saja yang diusahakan, tetapi semua bangsa sapi yang diinginkan pengusaha sepanjang ternak tersebut tidak membawa penyakit menular seharusnya diizinkan.