Tim Pemekaran Harus Bertanggung Jawab

MERAUKE, KOMPAS.com — Bupati Merauke Romanus Mbaraka meminta tim pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Kota Merauke segera membuat pertanggungjawaban kinerja. Pemekaran wilayah itu dinilai jalan di tempat.

”Semua harus dipertanggungjawabkan. Semua kerja tim pemekaran didanai APBD Merauke. Itu harus dipertanggungjawabkan,” kata Romanus dalam rapat kerja dengan DPRD Kabupaten Merauke, Rabu (25/1/2012), di Merauke, Papua.

Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Kota Merauke dibentuk pada era kepemimpinan Bupati Merauke saat itu John Gluba Gebze.

Romanus mengatakan, seluruh kerja Tim Pemekaran didanai APBD Kabupaten Merauke. Anggaran APBD Merauke yang dikucurkan untuk kepentingan pemekaran mencapai Rp 28 miliar. ”Saya akan bertemu tim pemekaran untuk membahas ini,” ujar Romanus.

Meski Gubernur Papua saat itu, Barnabas Suebu, pada Juni 2011 telah mengeluarkan surat keputusan persetujuan pembentukan calon Kota Merauke, proses pemekaran Kota Merauke masih terbentur sejumlah syarat, di antaranya peta wilayah calon Kota Merauke. Perjuangan pemekaran ini telah berlangsung sejak tujuh tahun dan belum terwujud.

Wilayah calon Kota Merauke meliputi lima distrik, yaitu Merauke, Naukenjerai, Sota, Semangga, dan Tanah Miring dengan ibu kota Merauke. Adapun Provinsi Papua Selatan dirancang meliputi Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, dan Kota Merauke. Karena itu, pembentukan Kota Merauke merupakan salah satu syarat kunci terbentuknya Provinsi Papua Selatan.