Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Ketua Besar Itu Anas

Kompas.com - 16/01/2012, 09:58 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Keterangan soal siapa sosok ketua besar masih simpang siur. Informasi dari pihak Muhammad Nazaruddin pun berubah-ubah. Senin (16/1/2012), Nazaruddin mengatakan bahwa ketua besar itu adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Anas," kata Nazar singkat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, salah satu kuasa hukum Nazar, Hotman Paris Hutapea, mengatakan bahwa si ketua besar adalah pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat berinisial MA. Inisial yang diungkapkan Hotman itu merujuk pada nama Mirwan Amir. Namun, menurut Nazar hari ini, Mirwan bukanlah ketua besar, melainkan bos besar. "Bos besar Mirwan Amir, itu kan pembicaraan yang memang jelas, dikasih uangnya," kata Nazar.

Nama ketua besar ini muncul dalam percakapan BlackBerry Messenger antara Mindo Rosalina Manulang, terpidana kasus suap wisma atlet, dan Angelina Sondakh, anggota Banggar DPR. Sosok ketua besar ini dianggap dapat menjadi pintu masuk untuk mengusut kasus proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat.

Mindo Rosalina Manulang berjanji akan mengungkapkan siapa ketua besar itu dalam sidang perkara dugaan suap wisma atlet dengan terdakwa Nazaruddin yang berlangsung hari ini. Kepada Rosa, Nazaruddin meminta agar mantan anak buahnya itu berkata jujur, tidak menutup-nutupi siapa sosok ketua besar yang dimaksud. Kuasa hukum Rosa, Muhamad Iskandar, sebelumnya mengatakan bahwa kliennya akan mengungkap siapa ketua besar dan sosok "Pak Ketua" yang ada dalam percakapan Rosa dan Angelina.

Belakangan, Rosa mengaku diancam pihak Nazaruddin agar berbohong saat bersaksi di pengadilan. Sementara itu, Nazaruddin mengatakan, pengakuan Rosa soal ancaman itu hanyalah rekayasa untuk menutupi sosok ketua besar. "Saya minta Rosa ngomong apa adanya, jangan seolah-olah untuk menutupi siapa ketua besar, membuat cerita seperti ini," kata Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com