Proyek Renovasi Bau Korupsi

Kompas.com - 15/01/2012, 13:31 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah proyek renovasi yang diadakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak wajar dan berbau unsur korupsi. Contoh paling anyar adalah proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) menelan biaya Rp 20,3 miliar lebih.

"Di ruang Badan Anggaran, kita melihat, prosesnya diduga ada konflik kepentingan, rekayasa tender di situ," kata peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi, dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (15/1/2012).

Hadir dalam jumpa pers tersebut, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Roriandri, dan peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam. Apung mengatakan, renovasi sebuah ruang rapat dengan kapasitas 84-100 orang semestinya tidak sampai menghabiskan uang Rp 20 miliar. Diperkirakan, Rp 500 juta pun cukup.

Dalam memperbaiki ruang rapat tersebut, Apung menambahkan, tidak perlu menambah jumlah kursi dan memasangi dinding kedap suara seperti yang direncanakan selama ini.

"Kalaupun direnovasi, maka seharusnya ruangan Banggar lebih terbuka agar mudah dipantau masyarakat," ucapnya.

Dia juga mencurigai adanya "permainan" dalam proses tender renovasi ruang Banggar tersebut. Proses tender untuk yang menentukan PT Perusahaan Perumahan (PT PP) sebagai pelaksana proyek tersebut dinilai tidak wajar. Saat tender pertama, hanya PT PP yang dianggap memenuhi syarat administrasi.

Kemudian, kata Apung, dilakukan tender ulang yang hasilnya memunculkan tiga perusahaan, termasuk PT PP yang dinyatakan sesuai. Namun, dua perusahaan selain PT PP itu kemudian dinyatakan tidak lolos administrasi.

"Bukan kalah karena harga. Kalau karena harga, fair," ujarnya.

"Harus ditelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan antara DPR dan pemilik perusahaan," kata Apung lagi.

Tidak hanya proyek renovasi ruang rapat Banggar, sejumlah proyek renovasi yang diadakan selama 2011 lainnya juga dinilai berbau korupsi. Misalnya, proyek renovasi toilet senilai Rp 2 miliar, proyek renovasi rumah dinas anggota DPR senilai Rp 3,6 miliar, pengadaan mesin fotokopi berkecepatan tinggi senilai Rp 5,7 miliar, dan penggantian cubicle PGDB/PGC DPR senilai Rp 4,3 miliar. Pengadaan proyek-proyek tersebut, kata Apung, tidak dilakukan secara transparan.

Roy Salam menambahkan, proyek renovasi toilet dengan anggaran Rp 2 miliar terkesan dipaksakan.

"Yang perlu diperhatikan sesungguhnya adalah perawatan kebersihan, di mana setiap tahun untuk jasa cleaning service dianggarkan Rp 15 miliar," ujarnya.

Menurutnya, DPR melakukan pemborosan dengan tidak mengoptimalkan anggaran cleaning service tersebut, dan malah menambah anggaran untuk renovasi toilet. Padahal, Roy menambahkan, uang senilai Rp 2 miliar dapat digunakan untuk membuat 174 MCK di perkampungan miskin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Hari Ini, RUU TPKS Bakal Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Keluh Munarman Kehilangan Mata Pencaharian Hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Keluh Munarman Kehilangan Mata Pencaharian Hingga Gelisah Terancam Hukuman Mati

Nasional
Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Soal Laporan Gibran-Kaesang, Jubir: Ditelaah Kewenangan KPK atau Bukan

Nasional
PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Nasional
DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

Nasional
Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali Hingga 24 Januari 2022

Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali Hingga 24 Januari 2022

Nasional
Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Nasional
Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Nasional
Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Nasional
TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.