Ibu Kota Maluku Pindah ke Masohi?

Kompas.com - 11/01/2012, 13:25 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

AMBON, KOMPAS.com — Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menyatakan, Ambon sedang dipertimbangkan kelayakannya sebagai ibu kota provinsi yang dibentuk pada 19 Agustus 1945 tersebut. Pasalnya, daya dukung lahan tidak mampu lagi menampung berbagai aktivitas.

"Kota Ambon hanya memiliki lahan seluas 377 kilometer persegi, dengan penduduk sejumlah 500.000-an jiwa sehingga tidak mampu lagi mendukung berbagai aktivitas, bahkan kemacetan lalu lintas meresahkan masyarakat di ruas-ruas jalan utama," katanya, di Ambon, Rabu (11/1/2011).

Saat ini Pemprov Maluku sedang menyusun program alternatif untuk pemindahan ibu kota provinsi ke Pulau Seram yang lahannya masih luas. Dengan demikian, pembangunan maupun pengembangan berbagai sektor masih sangat dimungkinkan. "Jadi kajian sedang dirampungkan untuk program 25 tahun ke depan, guna mempersiapkan lahan untuk  mendukung pembangunan maupun pengembangan berbagai sarana dan prasarana di Pulau Seram," ujar Gubernur.

Kajian sedang dilakukan tim dari Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, dan Institut Teknologi Bandung (ITB). "Kita perlu mengkaji hingga 25 tahun yang akan datang untuk alternatif pemindahan ibu kota provinsi," kata Gubernur.

Dia memaklumi masa kepemimpinan periode keduanya berakhir pada 15 September 2013 sehingga program pemindahan ibu kota provinsi ke Pulau Seram juga bergantung pada komitmen gubernur berikutnya. "Realitasnya Kota Ambon saat ini sangat padat dengan berbagai aktivitas masyarakat sehingga terjadi berbagai masalah sosial yang sering dipolitisir antarkomunal," kata Gubernur.

10 tahun
Sebelumnya, Wakil Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan, penyiapan ibu kota provinsi yang baru di Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, butuh waktu minimal 10 tahun. "Kurun 10 tahun adalah tenggat waktu yang minimal untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota Provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Masohi," katanya.

Kawasan Kota Masohi dan sekitarnya perlu penataan ruang, pembangunan sarana maupun prasarana, dan penyiapan pegawai negeri sipil (PNS) yang prosedural. "Terpenting adalah memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempersiapkan berbagai sarana maupun prasarana guna mewujudkan ibu kota Provinsi Maluku yang ideal," ujar Wagub.

Assagaff memastikan, persoalan lahan untuk pembangunan sarana maupun prasarana, baik umum maupun sosial, termasuk permukiman untuk PNS tidak menjadi masalah. Sebab, Pemprov Maluku memiliki areal seluas 110 hektar. "Lahan tersebut di sekitar Desa Makariki dan telah dipagar sejak beberapa tahun lalu sehingga tidak mungkin diserobot oknum-oknum tertentu karena bersertifikat," kata Wagub.

Pencanangan ibu kota Provinsi Maluku dijadwalkan dilakukan 19 Agustus 2012 bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun provinsi setempat ke-67. "Kami menjadwalkan pada 19 Agustus 2012 akan dicanangkan ibu kota Provinsi Maluku yang baru," kata Assagaff.

Wacana menjadikan Masohi sebagai ibu kota Provinsi Maluku pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno, saat meletakkan batu pertama pembangunan kota Masohi sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tengah pada 1957. Presiden Megawati Soekarnoputri saat berkunjung ke Maluku (waktu itu) sempat mempertanyakan rencana pemindahan ibu kota Provinsi Maluku tersebut.

"Saya belum tahu, kapan realisasi pemindahan ibu kota Provinsi Maluku ke Maluku Tengah. Ini merupakan amanat Bung Karno, karena Ambon suatu saat akan penuh sesak. Maka Bung Karno pada waktu itu, mengatakan, kalau memilih ibu kota Provinsi Maluku, pilihlah Masohi," kata Megawati kala itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.