Manokwari, Kompas
Sekretaris Daerah Papua Barat Marthen L Rumadas mengatakan, Selasa (10/1), pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap sesuai rencana, yakni Selasa (17/1).
”Tanggal itu telah disepakati Kementerian Dalam Negeri. Kendati surat keputusan pelantikan masih diproses dan belum diterima Biro Pemerintah Provinsi Papua Barat, pelantikan dipastikan minggu depan,” ujarnya.
Menurut Rumadas, Mendagri akan ke Manokwari setelah melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Terkait penolakan dan larangan pelantikan yang diserukan masyarakat suku Arfak, Pemprov Papua Barat tidak bergeming.
Rumadas menjelaskan, penundaan pelantikan malah akan menodai kewibawaan pemda dan tidak menyelesaikan masalah. Untuk penyelesaian adat yang diminta masyarakat, diselesaikan setelah pelantikan.
Pemprov Papua Barat bersama tiga kandidat lain, yakni Dominggus Mandacan-Origenes Nauw, Wahidin Puarada-Herman DP Orisoe, dan GC Auparay-Hasan Ombaier, akan menggelar rekonsiliasi.
Agenda rekonsiliasi, dijadwalkan Rabu (11/1) untuk menampung visi-misi tiga kandidat yang kalah, sebagai bahan masukan pembangunan lima tahun ke depan.
Sejumlah kalangan menilai biaya pelantikan gubernur terpilih Rp 7 miliar terlalu besar. Selain untuk akomodasi dan prosesi pelantikan, dana pengamanan
Sementara itu, pertemuan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto, dengan DPRD setempat belum menghasilkan solusi. ”Belum ada kesepakatan,” ujar Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang seusai pertemuan.