Warga Blokir Pelabuhan Sape Bima

MATARAM, KOMPAS.com - Massa yang umumnya bermukim di seputar areal lokasi tambang di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berunjuk rasa dan memblokir aktivitas penyeberangan Pelabuhan Sape. Lokasi tambang itu diduga memiliki kandungan emas dan mineral ikutannya.

Mereka menuntut agar Pemkab Bima mencabut izin eksplorasi yang diberikan kepada PT SMN (Sumber Mineral Nusantara). 

Menurut Jumono, Kepala ASDP Sape yang dihubungi dari Mataram, Kamis (22/12/2011) sore, pemblokiran berjalan sejak Senin sore dan hingga Kamis ini masih berlangsung. Aksi itu tidak ada hubungannya dengan pihak pelabuhan.

Pihak ASDP tidak punya kewengan menghentikan bahkan menyelesaikan tuntutan warga, meskipun menanggung akibat dari unjuk rasa itu.

Selama empat hari pemblokiran pelabuhan yang melibatkan sekitar 3.000 orang, pelayanan penyeberangan terhenti. Tercatat 90 kendaraan (truk, mobil pribadi) tidak bisa diseberangkan dari Pelabuhan Sape menuju Labuhan Bajo dan Pelabuhan Waikelo (Sumba), Nusa Tenggara Timur.

Para petugas Pelabuhan tidak berani bekerja. Landasan parkir Pelabuhan Sape dikosongkan dari kendaraan. Sementara kendaraan kemudian diparkir di Terminal Sape, Lapangan Sape, dan sekitarnya.

Unjuk rasa dan pemblokiran itu bermula dari tuntutan warga, agar Pemkab Bima mencabut izin usaha pertambangan yang dikantongi PT SMN, seluas sekitar 24.980 hektar yang terletak di Kecamatan Lambu dan Sape.

Melalui dialog, Bupati Bima Ferry Zulkarnain bersedia menunda aktivitas perusahaan selama setahun. Namun warga tetap menginginkan izin dibatalkan, dengan alasan di lokasi tambang terdapat areal sawah dan sumber air untuk air minum dan irigasi.

Gubernur NTB, Zainul Majdi, mengatakan, meski dialog sudah dilakukan sebelumnya, ia tetap mengimbau agar Pemkab Bima menyelesaikan persoalan itu lewat negosiasi dan dialog dua pihak.

Dengan pemblokiran itu, isunya bukan lagi soal tambang, melainkan beralih ke pendudukan fasilitas umum, yang justru menghambat distribusi barang dan jasa dari dan ke wilayah NTB dan NTT.

Humas Polda NTB, Ajun Komisaris Besar Sukarmain Husain, mengatakan, sedikitnya 583 personil aparat Dalmas dan Brimob di lokasi unjuk rasa. Polri tetap mengedepankan pendekatan persuasif, seperti minta bantuan tokoh masyarakat, untuk melakukan dialog dengan warga, agar menghentikan pemblokiran di pelabuhan.

"Jika upaya persuasif tidak menemukan titik temu, sesuai dengan prosedur tetap sebagai rujukan, aparat Polri menempuh tindakan tegas," ujar Sukarman Husain.