Rawagede Sudah, Kini Giliran Sulawesi Selatan

Kompas.com - 21/12/2011, 12:55 WIB
EditorEgidius Patnistik

KOMPAS.com — Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (Ketua KUKB) Jeffry Pondaag dan pengacara Belanda, Liesbeth Zegveld, berkunjung ke Desa Supa, Sulawesi. Mereka menemui sembilan janda korban aksi Westerling, yang akan mengajukan gugatan ganti rugi kepada negara Belanda. Demikian laporan harian Trouw seperti dikutip Radio Nederland, Selasa (20/12/2011).

Depot Speciale Troepen (123 pasukan) di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling mendapat perintah untuk memulihkan kekuasaan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan pada 1946, yang terancam oleh para pejuang gerilya.

Selama Desember 1946 hingga Februari 1947, pasukan Westerling membunuh ribuan orang. Penelitian yang dilakukan Belanda menunjukkan perkiraan jumlah korban antara 3.000 dan 5.000 orang, sedangkan pihak Indonesia menyatakan 40.000 jiwa.

Menurut saksi mata, lebih dari 200 pria Desa Supa, yang dianggap bekerja sama dengan pemberontak, ditembak mati oleh pasukan Westerling. Para pria itu dikumpulkan di lapangan, kemudian dieksekusi satu per satu.

Westerling sendiri kabarnya memainkan peran penting. "Sejumlah janda masih takut untuk menceritakan kejadian itu," kata Pondaag. "Mereka trauma dan takut akan ada balas dendam," kata Ketua KUKB, seperti dikutip harian Trouw.

Prosedur baru

Di Sulawesi, Komite mengunjungi berbagai tempat untuk berbicara dengan sanak keluarga korban mengenai gugatan terhadap negara Belanda. Kunjungan antara lain di Parepare (menurut penelitian Belanda, 25 korban), Bulukumba (214 korban), dan Galung Lombok (350-400 jiwa).

Pengacara Liesbeth Zegveld, yang juga menjadi pengacara para janda Rawagede, menjanjikan kepada para janda di Supa untuk menyelidiki apakah terdapat cukup dasar untuk memulai prosedur tersebut terhadap negara Belanda. "Mereka terutama membutuhkan pengakuan terhadap penderitaan yang dialami, serta permintaan maaf," demikian Zegveld.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Pondaag, Belanda seharusnya mengambil prakarsa untuk memberi ganti rugi kepada sanak keluarga korban karena "dalam nota ekses (excessennota yang disusun tahun 1969 untuk menyelidiki kejahatan perang oleh militer Belanda) disebut 76 insiden. Tapi Pemerintah Belanda tidak melakukan apa-apa kecuali untuk Rawagede."

KUKB juga mempertimbangkan untuk menggugat veteran yang terlibat kejahatan perang secara perorangan. Demikian pernyataan Ketua KUKB Jeffrey Pondaag, dikutip harian Trouw.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.