Investasi Mestinya Untungkan Rakyat

Jakarta, Kompas - Munculnya serangkaian konflik berdarah yang dipicu persoalan pertanahan di wilayah Mesuji, baik yang berada di Provinsi Lampung maupun Sumatera Selatan, sebaiknya disikapi dengan meninjau ulang izin penguasaan tanah oleh perusahaan yang berkonflik. Investasi semestinya menguntungkan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam kunjungan anggota Komisi III DPR di sejumlah wilayah konflik agraria di Mesuji, Minggu (18/12). Kunjungan itu terkait pengaduan dari sejumlah warga Mesuji yang menjadi korban rangkaian konflik berdarah, pekan lalu.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menilai, setiap investasi dari luar semestinya menguntungkan rakyat di sekitar daerah tempat perusahaan itu, bukan justru menciptakan konflik horizontal.

Ia sependapat dengan usul perlunya pemerintah mengevaluasi perizinan pengelolaan tanah sejumlah perusahaan yang kini berkonflik dengan warga di Mesuji. Perusahaan itu adalah PT Silva Inhutani Lampung dan PT Barat Selatan Makmur Investindo di Lampung serta PT Sumber Wangi Alam di Sumatera Selatan. ”Pada 7 Januari 2012, kami akan memanggil Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan pejabat pemerintah daerah untuk mengevaluasi perizinan itu agar ada solusi yang adil mengenai penghidupan warga,” ujar Aziz.

Aziz dan anggota Komisi III DPR berdialog dengan warga di kantor Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Lampung. Rombongan juga menemui warga di Way Serdang dan mampir ke kawasan bekas penggusuran di Tugu Roda, Mesuji, yang kini kembali dihuni ribuan warga. Di hadapan petani yang bertahan di daerah ini, Aziz mengatakan, DPR mengupayakan solusi terbaik terkait konflik tanah itu.

Ketua DPRD Mesuji Haryati Chandralela mengakui, konflik di Mesuji beberapa waktu lalu bukan karena masyarakat anarkistis, melainkan karena masyarakat jenuh dengan persoalan kemiskinan. ”Di Tanjung Raya, rakyat dari tiga desa menuntut hak untuk kebun plasma (sawit). Warga tidak punya. Padahal, itu sudah dijanjikan perusahaan sejak 17 tahun lalu,” katanya.

Di Sumsel, Kepala Polres Ogan Komering Ilir Ajun Komisaris Besar Agus F mengakui, sebagian aksi sadistis yang videonya diputar di DPR, Jakarta, merupakan peristiwa di wilayah Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, pada 21 April 2011. Namun, gambar orang memakai topeng dan menembak tidak ada di Sungai Sodong, Mesuji.

Agus menjelaskan hal itu ke rombongan Komisi III DPR, yang dipimpin Aziz, Minggu, di Ogan Komering Ilir. Camat Mesuji M Denin menuturkan, peristiwa itu bermula dari kekecewaan rakyat karena PT SWA tidak memenuhi janjinya. (jon/nwo/ana)