Bahasa Daerah di Papua Barat Terancam Punah

MANOKWARI, KOMPAS.com - Eksistensi bahasa daerah di Papua Barat terancam punah, karena penggunanya semakin sedikit. Setidaknya 10 bahasa daerah yang tersebar di 14 suku besar di provinsi itu terancam punah, jika tidak segera didokumentasikan dan dilestarikan.

Kepala Pusat Penelitian Bahasa dan Budaya Universitas Negeri Papua (Unipa), Andreas Deda, Selasa (13/12/2011), di Manokwari, menyebutkan, ada sekitar 50 bahasa daerah di 11 kabupaten/kota di Papua Barat. Namun, yang aktif digunakan oleh masyarakat tak lebih dari 40 bahasa. Sementara 10 bahasa sisanya, berstatus bahasa mati, hampir punah, dan terancam punah.

"Bahasa mati itu maksudnya bahasanya ada dan masyarakat tahu, tapi tidak ada menggunakannya. Sementara bahasa yang punah, tidak pernah dipakai karena tidak ada penggunanya," kata Andreas.

Bahasa daerah yang sudah terancam punah di antaranya bahasa dusner dan tandia di Kabupaten Teluk Wondama. lalu, bahasa ireres dan mansim di Kabupaten Manokwari, dan bahasa iha di Fakfak.

Bahasa-bahasa itu hanya digunakan segelintir orang, terutama warga yang sudah tua. Seperti bahasa dusner, kini bahasa itu hanya dikuasai dan dimengerti oleh tiga orang yang tinggal di lokasi yang berjauhan. Usia mereka pun di atas 70 tahun.

Rektor Unipa, Suriel Mofu, menambahkan, setiap tahunnya satu bahasa daerah diperkirakan punah akibat tidak terdokumentasikan dan dilestarikan. Padahal bahasa daerah adalah identitas rakyat Papua, yang telah tercantum dalam Undang-undang Otonomi Khusus.

"Jika tidak didokumentasikan bahasa akan mati dengan sendirinya," kata Mofu.

Ancaman kepunahan ini akibat masalah ekonomi, pendidikan, dan politik. Masyarakat asli Papua yang bertransaksi di pasar harus memakai bahasa Indonesia, karena pembeli atau penjualnya adalah para pendatang. Keharusan anak-anak menggunakan bahasa Indonesia dan ketidakpahaman guru-guru di sekolah tentang bahasa daerah, membuat anak-anak jarang dan lupa berkomunikasi dengan bahasa ibunya.

Penyebab lainnya adalah bencana alam dan konflik antarsuku, yang mengakibatkan perpindahan satu suku ke tempat baru yang menggunakan bahasa berbeda.

Lemahnya dokumentasi bahasa dan karya sastra bahasa di Papua, memicu pudarnya penggunaan dan pengenalan bahasa kepada generasi berikutnya. Tanpa masyarakat Papua sadari, kepedulian mereka melestarikan bahasa daerahnya relatif rendah karena bahasa daerah dianggap tidak penting dalam kegiatan pendidikan, ekonomi, dan politik.

Pudarnya penggunaan bahasa daerah mengancam nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung pada bahasa, yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Identitas masyarakat perlahan tergerus, karena generasi muda tidak memahami dan menggunakan bahasa daerahnya.

Jika pemerintah dan lembaga adat tidak memperhatikan hal ini, dalam 10 tahun lagi besar kemungkinan 25 sampai 30 bahasa daerah di Papua Barat akan hilang.

Untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah tidak mudah. Selama ini, hanya kalangan akademisi yang antusis mendokumentasikan bahasa daerah, sedangkan dukungan pemerintah daerah dan DPR di daerah belum ada. Bahkan, lembaga-lembaga adat yang dibentuk di tiap kabupaten/kota, lebih tertarik membahas politik ketimbang eksistensi bahasa dan budaya masyarakatnya.

Mofu menambahkan, Pemprov Papua Barat belum punya balai bahasa seperti di Jayapura, Papua, yang berperan untuk melestarikan bahasa daerah.

Unipa yang memiliki fakultas sastra, butuh dukungan pemda berupa dana penelitian untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah. Semakin banyak yang terekam dan diteliti, harapan mempelajari kembali bahasa daerah makin terbuka lebar.

Pendokumentasian dan pelestarian bahasa daerah masih bersifat personal. Bahasa daerah juga belum dijadikan pelajaran muatan lokal di SD dan SMP. Akibatnya anak-anak tidak tahu bahasa daerahnya. Sekarang ini, baru satu SMP Don Boscho di Fakfak yang mulai memberikan pelajaran bahasa daerah (bahasa iha) kepada murid-muridnya.