Ikhwanul Muslimin Unggul di Pemilu Mesir

KAIRO, KOMPAS.com — Kekuatan politik utama Mesir, Ikhwanul Muslimin, melaju dalam pemilihan anggota parlemen tahap pertama yang berlangsung pada 28 dan 29 November lalu.

Hasil resmi dijadwalkan diumumkan Kamis (1/12/2011) petang waktu setempat. Namun, pemantauan media massa setempat menunjukkan Ikhwanul Muslimin lewat partai politiknya, Partai Hurriyah wal Adalah, menang di sejumlah distrik pemilihan, antara lain di Kairo, Fayoum, Iskandariah, dan Asiut.

Partai Hurriyah Wal Adalah, yang memimpin "Koalisi Demokrasi Demi Mesir", menempati urutan pertama diikuti oleh Koalisi Salafi, yang mencakup Partai An Nur, Partai Al Islah, Partai Al Wasat, Partai Al Isalah, dan Partai Al Bina Wat Tanmiyah, partainya "Jamaah Islamiyah".

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mesir, Abdel Moiz Ibrahim, mengatakan, pelaksanaan pemilu anggota parlemen tahap pertama itu berlangsung aman dan lancar kendati terjadi beberapa kesalahan teknis.

Menurut dia, beberapa kesalahan kecil itu menjadi pelajaran berharga untuk tidak diulangi pada pemilu tahap kedua dan ketiga yang akan dilaksanakan pada Desember 2011 dan Januari 2012.

Kesalahan itu terjadi di beberapa tempat pemungutan suara kecil di Kairo dan tempat lain, seperti di Fayoum, Luxor, dan Bahrul Ahmar. Yakni berupa keterlambatan surat suara, terlambat datangnya pengawas, dan surat suara belum dibubuhi cap, katanya.

Abdel Moiz juga menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan dari tentara dan polisi serta pengawas dari para hakim dinilainya masing-masing menjalankan tugas dengan sempurna.

Aman dan lancarnya pemilu Mesir pertama pascarevolusi yang menumbangkan rezim Presiden Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 itu  mengejutkan banyak pihak.
Sebab sepekan menjelang pemilu itu sempat terjadi kerusuhan berdarah di Kairo dan Iskandariyah, yang menewaskan sedikitnya 41 orang akibat bentrok antara pemrotes antipemerintah dan aparat keamanan.

Para demonstran meminta penundaan pemilu dan menuntut Majelis Tertinggi Militer (SCAF), yang mengambilalih kekuasaan setelah presiden Hosni Mubarak mundur pada 11 Februari untuk untuk menyerahkan kekuasaan kepada sipil.

Namun, Majelis Tinggi Militer, yang didukung Ikhwanul Muslimi menolak penundaan pemilu. Aksi protes tersebut memaksa Perdana Menteri Essam Sharaf dan kabinetnya mengundurkan diri pekan lalu.