Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Siap Bahas Dua Calon Provinsi Baru

Kompas.com - 09/11/2011, 14:48 WIB

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Meski ada moratorium pemekaran wilayah, usul pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai solusi percepatan pembangunan di perbatasan langsung Indonesia-Malaysia, siap dibahas pada masa sidang II DPR RI, akhir tahun ini.

"Kalimantan Timur dan Papua Barat menjadi dua provinsi yang diprioritaskan untuk dimekarkan dan akan segera dibahas di DPR," ungkap Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur di Balikpapan, Rabu (9/11/2011). Kalimantan Timur akan dimekarkan menjadi Kalimantan Utara (Kaltara). Sementara, belum ada informasi mengenai nama provinsi baru yang akan dikembangkan di Papua Barat.

Menurut Hetifah, pemerintah pusat dan DPR secara politik telah sepakat untuk memekarkan wilayah perbatasan seperti Kaltim. Pemekaran untuk mengatasi banyak masalah di perbatasan, terutama karena keterbatasan atau kesalahan penganggaran untuk membangun infrastruktur.

"Jadi Kaltara sudah masuk dalam rencana strategis Kementerian Dalam Negeri. Demikian pula Papua Barat dan sementara ini karena moratorium, hanya dua daerah itu yang mendapatkan prioritas," katanya.

Ia mengatakan, Kalimantan Utara itu ibarat beranda rumah yang selama ini ditelantarkan. Dengan pembentukan Kaltara diharapkan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan lebih maksimal dan bisa dirasakan rakyat hingga lapisan terbawah.

Hetifah baru saja kembali dari kunjungannya ke Krayan, daerah paling utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia. Krayan merupakan kecamatan di pegunungan Schwanner, di bagian barat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

Untuk sampai ke Long Bawan, ibukota Kecamantan Krayan, jalan tercepat adalah dengan naik penerbangan perintis seperti Susi Air yang mengoperasikan pesawat berbaling-baling tunggal berpenumpang 12 orang. Saat ini, tidak ada jalan darat yang bisa ditempuh dengan mobil untuk sampai dengan cepat dan ekonomis ke Krayan.

"Untuk bepergian antarkampung saja seperti petualangan, saya harus naik mobil gardan ganda dan melewati jalan-jalan yang penuh kubangan lumpur," tutur Hetifah.

Selama tiga hari di Krayan, Hetifah mengunjungi Long Bawan, Tanjung Karya, Berian Baru dan Kampung Baru. Ia terutama mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di desa-desa tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat di sana.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com