Wali Kota Tunggu Tanggapan Menhut

SURABAYA, KOMPAS - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah mengirim proposal menyangkut pengelolaan Kebun Binatang Surabaya. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan diharapkan segera memberi tanggapan agar Pemerintah Kota Surabaya bisa menyempurnakan usulannya.

Ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/11), Rismaharini mengatakan, dalam proposal itu sudah dirincikan rencana pengelolaan KBS, termasuk bagaimana merawat satwa yang dilindungi. Dia juga sudah mengirim surat secara khusus kepada Menteri Kehutanan agar diberi kesempatan mempresentasikan proposal menyangkut keinginan mengelola KBS.

Kenyataannya, hingga sekarang semua usulan Pemkot Surabaya belum mendapat jawaban. Padahal, makin kuat itikad untuk mengelola KBS yang lahannya seluas 15 hektar itu. Lagipula pemkot tidak akan membebani pihak manapun dalam pengelolaan KBS yang sudah berusia 95 tahun itu, termasuk tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Surabaya.

”Karyawan KBS sudah teruji dalam menjalankan profesinya. Mereka juga berhasil melakukan penangkaran satwa langka. Meski pengelola ditangani Pemkot Surabaya, bukan berarti karyawan juga harus baru. Justru mereka sangat kompeten di bidang tugasnya,” kata Rismaharini.

Konflik pengelolaan KBS kini mulai berimbas kepada karyawan. Pada Selasa (1/11), Kepala Bagian Rumah Sakit Hewan Liang Kaspe mendapatkan surat peringatan dari tim pengelola sementara (TPS) karena dinilai telah memberikan keterangan kepada wartawan tanpa izin dari manajemen.

Berikutnya, Rabu (2/11), karyawan KBS menerima surat edaran dari pihak TPS. Dalam surat itu, seluruh karyawan dilarang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin dari TPS. Selain itu, karyawan dilarang melakukan aktivitas di luar tugas pokok dan fungsinya baik selama jam kerja maupun pada jam istirahat di dalam lingkup KBS. Paling mendesak saat ini izin dari Kementerian Kehutanan, agar Pemkot Surabaya segera bisa mengelola KBS.

”Kondisi KBS sekarang sangat tidak kondusif, sehingga populasi satwa terus berkurang. Apalagi kandang juga banyak yang sudah terlalu sempit dan harus diperbaiki agar satwa berkembang,” ujar Rismaharni. (ETA/ARA)